Bawaslu Tolak Tindak Lanjuti Laporan BPN Karena 2 Alasan Ini, KPU:Itu sudah dijelaskan

Bawaslu Tolak Tindak Lanjuti Badan Pemenangan Nasional (BPN) Karena 2 Alasan Ini, KPU:Itu sudah dijelaskan

Bawaslu Tolak Tindak Lanjuti Laporan BPN Karena 2 Alasan Ini, KPU:Itu sudah dijelaskan
(CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com)
Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019). 

SRIPOKU.COM, JAKARTA-JIka sebelum ada indikasi pelanggaran pada Pilres 2019, namun kini pihak Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) tidak akan menindak lanjutan laporan tersebut.

Bawaslu menolak untuk menindaklanjuti laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di luar negeri, yang diduga dilakukan oleh paslon nomor urut 01 dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Terkait dengan Keputusan bahwa Bawaslu tidak akan menindaklanjuti hal ini sudah disampaikan dengan tegas sudah mendapatkan tanggapan dari KPU.

Bahwa dalam pembacaan putusan pendahuluan pada sidang dugaan pelanggaran pemilu yang digelar di kantor Bawaslu. Setidaknya ada dua alasan mendasar bagi Bawaslu untuk tidak menindalanjuti hal tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, selama ini KPU mengerjakan semua tugasnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

"KPU mengerjakan semua tugasnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada," kata Arief saat ditemui di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Arief mengatakan, semua yang dituduhkan kepada KPU, selalu dijelaskan secara transparan apa yang dikerjakan dan bagaimana prosedur kerja KPU.

Oleh karena itu, menurut dia, apa yang diputuskan Bawaslu berarti sesuai dengan apa yang dikerjakan KPU.

"Itu sudah kita jelaskan semua, dan kemudian disimpulkan Bawaslu berarti sudah sejalan dengan apa yang kita kerjakan sekarang," pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu mengatakan laporan BPN soal dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di luar negeri ditolak untuk ditindaklanjuti, karena alat bukti yang dibawa oleh BPN tidak cukup mendukung.

Selain itu, Bawaslu menyatakan, bukti yang dibawa oleh BPN tak menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh terlapor.

"Bahwa bukti print out berita online tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung dengan alat bukti lain berupa dokumen, surat, ataupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor yang terjadi paling sedikit di 50 persen dari jumlah daerah provinsi di Indonesia," ujar anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, dalam sidang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bawaslu Tolak Tindak Lanjuti Laporan BPN, Ini Tanggapan KPU", https://nasional.kompas.com/read/2019/05/20/15003791/bawaslu-tolak-tindak-lanjuti-laporan-bpn-ini-tanggapan-kpu.
Penulis : Haryanti Puspa Sari
Editor : Diamanty Meiliana

Editor: Hendra Kusuma
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved