Adanya Kebijakan Kenaikan Pajak Bumi Bangunan, HD Sarankan Ada Zonasi Kawasan Laporan

Herman Deru angkat bicara atas adanya kebijakan kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat lantaran dinilai kenai

Adanya Kebijakan Kenaikan Pajak Bumi Bangunan,   HD Sarankan Ada Zonasi Kawasan Laporan
Sripo/rahma
Gubernur Sumsel, Herman Deru bersama FKUB, Polda dan TNI sesaat usai melakukan tabur bunga di taman makam pahlawan,Senin (20/5/2019) 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru angkat bicara atas adanya kebijakan kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat lantaran dinilai kenaikannya terlalu signifikan.

"Saya mau ngomong karena wartawan tanya, sebenarny ini domainnya pemerintah kabupten/kota. Jadi, beberapa tahun lalu ada pelimpahan dari Dirjen Pajak ke Pemkab/Pemkot menentukan segmen tertentu," ujarnya.

Deru menyarankan, baik Kabupaten / kota membuat cluster dalam wilayah yang dipimpinnya atau merujuk RT/RW untuk mengetahui zonasi mana wilayah elit, bisnis, pemukiman, pertanian dan lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Palembang Naik, Ternyata Begini Cara Menghitung PBB yang Benar

Ombudsman Sumsel: Walikota Palembang Bisa Saja dipecat Sementara Perihal PBB Meningkat Fantastis

"Barulah setelah ada zonasi ditentukan. Memang kewenangan ini ada pada eksekutif Pemkab/Pemkot. Meski begitu, saya menyarankan agar sebaiknya kenaikan tersebut bisa bertahap," ujarnya.

Dalam upaya kenaikan tersebut, menurut Deru tidak bisa dipukul rata. Dengan adanya zonasi kawasan maka bisa diketahui mana kawasan kelas satu, dua tiga dan seterusnya.

"Beda dengan rumah ibadah yang memang tidak ada kan," ujarnya singkat.(cr26)

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved