Berita Palembang

Walikota Palembang Harnojoyo Diminta Batalkan Naikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Ini Alasannya

Aliansi Pemuda Peduli Palembang (AP3) meminta Walikota Palembang Harnojoyo membatalkan kebijakan menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Walikota Palembang Harnojoyo Diminta Batalkan Naikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Ini Alasannya
SRIPOKU.COM/YANDI TRIANSYAH
Puluhan massa aksi dari Aliansi Pemuda Peduli Palembang (AP3) meminta walikota Palembang membatalkan kebijakan menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Jumat (17/5/2019) di Kantor walikota Palembang Jalan Mardeka Palembang. 

Laporan wartawan sripoku.com Yandi Triansyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Aliansi Pemuda Peduli Palembang (AP3) meminta Walikota Palembang Harnojoyo membatalkan kebijakan menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Jika permintaan itu tidak dikabulkan maka pihaknya akan mendorong anggota DPRD Kota Palembang menggunakan sidang istimewa menggunakan hak interpelasi.

Aspirasi ini AP3 sampaikan saat mendatangi Kantor Walikota Palembang, Jumat (17/5/2019) di Jalan Mardeka Nomor 1 Palembang.

Kantor Walikota Palembang Didemo, Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dinilai tak Rasional

Naikan PBB Tanpa Sosialisasi, Warga Akan Lakukan Demo hingga Walikota Palembang Dipanggil Ombudsman

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang Naik Dinilai tak Tepat, Ini Penjelasan Pengamat

Puluhan massa mendatangi kantor walikota dengan membawa mobil komando dan beberapa poster menolak kebijakan walikota yang tak pro rakyat.

Aksi ini dijaga ketat oleh aparat keamanan.

Massa juga masih berorasi di depan Kantor Walikota Palembang.

Koordinator Aksi (Korak) Rubi mengatakan, kenaikan PBB tidak rasional yang berdasarkan nilai ONJP.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Palembang Naik, Kepala BPPD Shinta Raharja Siap Didemo Warga

Tuntunan Sholat, Jadwal Sholat Magrib & Buka Puasa Hari Ini 17 Mei Wilayah Palembang & Sekitarnya

Cawapres Sandiaga Uno Hari Ini Sambangi Palembang, Berikut Jadwal Kegiatannya Selama di Palembang

Menurut dia, kenaikan PBB merupakan bentuk sikap arogansi serta kesewenangan pemerintah Kota Palembang terhadap rakyatnya, mengekploitasi keawaman masyarakat terhadap hak azasi dan hak mendapat perlindungan yang seharusnya pemerintah berikan kepada masyarakat.

Bahkan rakyat memberikan menjadi bulan bulanan eksperimen kebijakan pemerintah kota yang berbungkus target peningkatan PAD.

"Seolah olah hanya dengan menaikan PBB satu satunya cara meningkatkan PAD," kata dia.

===

Penulis: Yandi Triansyah
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved