Berita Palembang

Naikan PBB Tanpa Sosialisasi, Warga Akan Lakukan Demo hingga Walikota Palembang Dipanggil Ombudsman

Naikan PBB Tanpa Sosialisasi, Warga Akan Lakukan Demo hingga Walikota Palembang Dipanggil Ombudsman

Naikan PBB Tanpa Sosialisasi, Warga Akan Lakukan Demo hingga Walikota Palembang Dipanggil Ombudsman
SRIPOKU.COM/RESHA
Walikota Palembang, Harnojoyo. 

Naikan PBB Tanpa Sosialisasi, Warga Akan Lakukan Demo hingga Walikota Palembang Dipanggil Ombudsman

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Beberapa hari terakhir, masyarakat Palembang dihebohkan dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 400 persen.

Melihat dan mendengar keluhan masyarakat terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini, Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan dikabarkan akan memanggil pemerintah kota (Pemkot) dalam hal ini Walikota Palembang Harnojoyo.

Pemanggilan dijadwalkan hari ini, Jumat (16/5/2019) pukul 13.30 WIB.

Walikota Palembang, Harnojoyo.
Walikota Palembang, Harnojoyo. (SRIPOKU.COM/RESHA)

"Mengingat kenaikannya sangat tinggi bahkan ada yang mencapai hampir seribu persen, maka kami ingin mempertanyakan kejelasan dari hal tersebut,"ujar Asisten pemeriksa laporan Ombudsman RI Sumsel Hendriko Rivai saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (16/5/2019).

Tak hanya itu, Hendriko mengatakan dasar lain dari pemanggilan tersebut dikarenakan Ombudsman RI Sumsel menilai bahwa kebijakan naiknya PBB dilakukan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Palembang Naik, Kepala BPPD Shinta Raharja Siap Didemo Warga

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang Naik Dinilai tak Tepat, Ini Penjelasan Pengamat

Ini Konsekuensi Bagi Wajib Pajak tak Bayar PBB, Mulai dari Penyegelan Sampai Cabut Izin Usaha

Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Palembang Naik Fantastis, Simak Ternyata Ini Penyebabnya!

"Salah satu dasar pijakan pemanggilan karena kami melihat dari sisi kebijakan yang terlihat tidak ada sosialiasi ke masyarakat.

Maka dari itu kami ingin mengetahui dan mempertanyakan unsur dasar hukum mereka menaikan itu dan tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan lain demi mendapat kejelasan dari kenaikan PBB,"ucap dia.

Namun Hendriko belum bisa memastikan siapa yang akan memenuhi panggilan tersebut.

"Kami sudah mengirimkan surat secara resmi yang ditujukan pada Walikota selaku pemangku tanggung jawab.

Halaman
1234
Editor: Tresia Silviana
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved