Inilah 7 Fakta soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Terdapat dua lokasi yang menjadi kandidat dari ibu kota baru, yaitu kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dan di

Inilah 7 Fakta soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
pesona.travel
Ilustrasi - Ibu kota Jakarta. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Pemerintah Berencana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta terus dimatangkan. Presiden Joko Widodo serta beberapa menterinya, pekan lalu pun telah melakukan peninjauan di beberapa daerah yang digadang-gadang akan menjadi lokasi ibu kota baru di kawasan Kalimantan.

Rencana Pemerintah Masih Dikaji, Wilayah ini Disebut Akan Jadi Ibu Kota Baru Indonesia

Singgung Soal Pemindahan Ibu Kota saat Buka Bersama, Jokowi Tegaskan Harus Pindah, Ini Alasannya!

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, terdapat dua lokasi yang menjadi kandidat dari ibu kota baru, yaitu kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dan di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Pemerintah pun sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya.

Berikut 7 fakta terkait rencana pindah ibu kota tersebut:

1. Tahun ini lokasi ibu kota baru sudah ditentukan
Kementerian PPN/Bappenas berencana lokasi yang akan dijadikan ibu kota baru ditentukan pada tahun 2019 ini. Bambang mengatakan dengan diputuskannya lokasi ibu kota baru tahun ini, maka proses pembangunan awal yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai pada 2020 mendatang.

"Kajian akan difinalkan tahun ini, keputusan lokasi bisa dilakukan di tahun ini sehingga 2020 bisa dipersiapkan pembangunan maupun infrastruktur dasar," ujar dia.

Setelah lokasi ibu kota baru ditentukan, pemerintah bersama dengan DPR akan menggodok produk hukum yang sesuai untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota tersebut.

"Nantinya dengan DPR akan membahas penetapan UU sekaligus membahas persetujuan ibu kota baru," ujar dia.

2. Ibu kota baru tidak didesain jadi kota besar
Bambang mengatakan, ditahap awal ibu kota baru akan menampun 1,5 juta penduduk. Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa. Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Halaman
1234
Editor: Bejoroy
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved