Tertunda Karena Ricuh, Hitung Ulang Kecamatan Rupit Dilanjutkan Pakai C1 Plano

Hitung ulang kemudian dilanjutkan oleh PPK Rupit dibantu KPU Muratara, namun tidak lagi menghitung lembaran surat suara, tapi menggunakan C1 Plano.

Tertunda Karena Ricuh, Hitung Ulang Kecamatan Rupit Dilanjutkan Pakai C1 Plano
SRIPOKU.COM/IST
Agus Maryanto, Ketua KPU Muratara 

Laporan Wartawan Sripoku.com, Ahmad Farozi 

SRIPOKU.COM, MURATARA - Penghitungan suara ulang khusus di Kecamatan Muara Rupit yang sebelumnya dilaksanakan dengan menghitung surat suara, sempat terhenti karena ada insiden kericuhan.

Hitung ulang kemudian dilanjutkan oleh PPK Rupit dibantu KPU Muratara, namun tidak lagi menghitung lembaran surat suara, tapi menggunakan C1 Plano.

Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muratara, Agus Maryanto, dikonfirmasi Sripoku.com, Rabu (8/5/2019).

"Rekap sisa di Rupit pakai C1 Plano. Karena sempat dimulai hitung ulang surat suara ada insiden, kita nilai kalau itu dibiarkan hitung ulang surat suara, integritas hasil pemilu itu justru tidak baik, transparansi yang jadi harapan tak terpenuhi. Jadi lebih baik kita ambil keputusan kembali ke PKPU 4, bahwa hitung ulang itu berdasarkan C1 hologram atau C1 plano," kata Agus Maryanto.

Dikatakan, kalau diteruskan proses penghitungan ulang per surat suara, maka tahapan akan terlampaui dan itu menabrak undang-undang (UU). "Mana ada rekomendasi tabrak UU, maka kembalikan ke C1 hologram atau C1 plano, kembalikan semua ke tahapan sebenarnya. Tapi masalahnya hologram diragukan, ya sudah kita pakai C1 Plano, saat itu hitung sisanya 8 desa 77 TPS," kata Agus Maryanto.

Pleno KPU Banyuasin Lancar dan Aman , Ini Prediksi Nama Caleg Lolos ke DPRD Banyuasin 2019

Reka Ulang 30 Tahanan Narkoba Kabur, Polresta Palembang Hadirkan Wanita Pembawa Gergaji Besi ke Sel

Terkait adanya aksi-aksi dan kericuhan saat proses penyelenggaraan pemilu hingga aksi pemblokadean Jalinsum di Kabupaten Muratara, menurut Agus Maryanto, hal itu karena tersumbatnya komunikasi. Menurutnya, setiap hasil pemilu tidak sesuai harapan atau katakanlah ada potensi kecurangan dan sudah terjadi kecurangan, maka ada prosedur dan mekanisme penyelesaian.

Kalau salah prosedur salah administrasi maka kata Agus Maryanto itu bisa dibawa ke Bawaslu. Dan kalau dianggap sebagai sebuah pelanggaran pidana maka itu bisa dibawa ke ranah Gakumdu.

Kapolres Muba keluarkan Maklumat Larangan Jual dan Main Petasan , Sanksi Pidana Menanti !

Sekda Nasrun Umar Kembali Sidak, Kedapatan Bolos ASN Pemprov Sumsel Siap-Siap Disanksi

BREAKING NEWS: Kepala Unit Bank BRI Babat Kabupaten PALI Tewas akibat Tabrak Lari

"Kalau misalnya hasil itu tidak sesuai dengan harapan direkap tiap tingkatan, kan ada penyelesaian rekap ditiap tingkatan, mentok di kabupaten ke MK, ya ada prosedur hukum yang memang harus dilalui dulu, bukan menggunakan metode diluar jalur hukum," katanya.

Tuntutan keadilan dalam pemilu itu menurut Agus Maryanto, juga tak boleh mencederai keadilan disisi lain. Seperti penutupan atau pemblokadean jalan, menurutnya jalan bukan menjadi materi dan tahapan pemilu. Tapi kenapa jalan dikorbankan. Itu adalah sesuatu yang kurang pas untuk mengekspresikan terhadap suatu protes.

"Tapi itu kita maknai sebagai bentuk karena tidak ada ruang menyampaikan protes dan ekspresi itu. Jadi menganggap ekspresi yang paling tepat itu jalan, karena (menutup jalan) dianggap akan mengundang simpati, menarik perhatian, dan punya bergaining cukup tinggi, karena kepentingannya kemaslahatan umat, dampak sosial, ekonimi dll. Kalau itu yang dimainkan ya sama-sama salah," kata Agus Maryanto.

Bupati Banyuasin H Askolani Jamin Jalan Provinsi Mulus dan Aman Dilalui Sebelum Idul Fitri 1440 H

Eddy Santana Putra dan Ishak Mekki Raih Suara Terbanyak Caleg DPR RI Dapil Kota Palembang

Terkait kericuhan saat penghitungan ulang Kecamatan Rupit yang digelar PPK Rupit, menurut Agus Maryanto pihaknya tak mengetahui secara persis persoalannya. Karena yang melaksanakan penghitungan ulang tersebut adalah PPK. "Kami tak mengikuti persis, yang melaksanakan hitung ulang adalah PPK dibantu PPS dan KPPS. Tapi yang kami tau itu disebabkan masalah perbedaan pemahaman, selisih paham antar saksi, sehingga berakibat terjadinya kericuhan itu," ujar Agus Maryanto.

Ditambahkan, apapun yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Muratara, diharapkan membuat masyarakat semakin dewasa. Pihaknya memaknai seluruh peristiwa yang terjadi diluar kantor KPU, itu sebagian dari menguji kualitas berdemokrasi di Muratara. Apakah kualitas penyelenggaraannya, ataukah kualitas dalam mencari output terbaik dari proses demokrasi ini, kata Agus.

"Alhamdulillah, rapat pleno rekapitulasi ditingkat KPU Muratara telah kita selesaikan pada Selasa (7/5/2019) sekitar pukul 23.00 malam. Sekarang kami dalam perjalanan ke Palembang mengantarkan hasilnya ke KPU Propinsi Sumsel," pungkas Agus Maryanto. (ahmad farozi)

Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved