Berita Banyuasin

Rekomendasi Anggota DPRD Terhadap LKPJ Bupati Banyuasin Harus Meningkatkan PAD

Adapun rekomendasi tersebut tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan diantaranya Pemerintah Daerah (Pemda) harus meningkatkan PAD.

Rekomendasi Anggota DPRD Terhadap LKPJ Bupati Banyuasin Harus Meningkatkan PAD
SRIPOKU.COM/MAT BODOK
Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Irian Setiawan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2018 yang disampaikan oleh Bupati Banyuasin H Askolani SH MH. 

SRIPOKU.COM, BANYUASIN - Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Jabatan (LKPJ) tahun 2018 yang disampaikan oleh Bupati Banyuasin H Askolani SH MH beberapa waktu lalu.

Rekomendasi Wakil Rakyat itu dibacakan pada saat rapat paripurna Istimewa II yang digelar DPRD Banyuasin dengan agenda penyampaian Keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Banyuasin tahun 2018, Rabu (8/5/2019).

Wakil Ketua DPRD Banyuasin Heryadi yang memimpin rapat paripurna dihadiri oleh Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, Sukardi, Bupati Banyuasin H Askolani SH MH, Sekwan Sopian Permana dan pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Banyuasin.

Adapun rekomendasi tersebut tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan diantaranya Pemerintah Daerah (Pemda) harus meningkatkan PAD.

Demikian OPD harus maksimal mengunakan anggaran dan penguatan BAPPEDA dalam merumuskan pembangunan daerah.

Selain itu, tugas desentralisasi dalam urusan seluruh OPD salah satunya urusan pendidikan direkomendasikan agar melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas guru pada setiap jenjang berdasarkan jumlah anak didik di sekolah.

"Sedangkan tugas pembantuan yakni, melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi serta melaksanakan koordinasi ke DPRD Banyuasin dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan baik APBD dan APBN," ujar Sopian Permana Sekwan yang membacakan keputusan DPRD Banyuasin No 12 tahun 2019.

PKS dan Gerindra Setuju Pembentukan Pansus dan Hak Angket Pemilu, Tapi Demokrat dan PAN Diam

Bercerai Hingga Hidup Tanpa Ikatan Nikah, 6 PNS di Pemkab Gunungkidul Diturunkan Pangkatnya

Sopir Ini Jual Tiga Buah Ban Mobil Truk Perusahaan, Mengaku Kehilangan Karena Dicuri Orang

Rekomendasi tentang tugas umum pemerintahan diantaranya meningkatkan kerjasama yang menguntungkan bagi Pemda, mewajibkan perusahaan beraktivitas di Kabupaten Banyuasin mempunyai kantor diwilayah administratif Banyuasin.

"Optimalisasi pemanfaatan dana CSR melalui koordinasi dengan rencana yang disusun Pemkab Banyuasin dan meningkatkan komunikasi antar steakholder daerah dalam rangka meningkatkan jalinan kerjasama dan koordinasi mengkokohkan tali silaturahim dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan," tuturnya.

Sementara itu, Bupati Banyuasin H Askolani SH MH menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yang telah menyelesaikan pembahasan , dan telah menyampaikan Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banyuasin Tahun Anggaran 2018.

"Seusai Pemilu ini banyak kesibukan yang dikerjakan anggota dewan, mulai jadi saksi dalam rekapitulasi perhitungan suara di KPU hingga tugas lainnya. Namun yang patut di apresiasi para anggota dewan masih menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk menyelesaikan pembahasan LKPJ Bupati tahun 2018 ini," ucap Askolani.

Rekomendasi ini, jelas Askolani akan menjadi bahan pertimbangn pihaknya dalam mengambil kebijakan selanjutnya.

"Rekomendasi ini, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah akan menjalan tugas dan kemajuan pemerintah daerah Banyuasin agar lebih maju lagi," tandasnya.

Penulis: Mat Bodok
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved