Pemilu 2019

Kantor KPU Sumsel Jakabaring Dikelilingi Kawat Berduri, Dijaga 800 Personel Polri dan 1 Pleton TNI

Kantor KPU Sumsel Jakabaring Dikelilingi Kawat Berduri, Dijaga 800 Personel Polri dan 1 Pleton TNI. Lima KPUD Belum Serahkan Pleno

Kantor KPU Sumsel Jakabaring Dikelilingi Kawat Berduri, Dijaga 800 Personel Polri dan 1 Pleton TNI
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Sepanjang pintu Kantor KPU Provinsi Sumsel Jalan Pangeran Ratu Jakabaring dipasang kawat berduri mengantisipasi kerusuhan jelang rekapitulasi tingkat KPU Provinsi, Selasa (7/5/2019). 

Kantor KPU Sumsel Jakabaring Dikelilingi Kawat Berduri, Dijaga 800 Personel Polri dan 1 Pleton TNI

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua KPU Provinsi Sumsel Dra Kelly Mariana mendeadline komisioner lima KPUD kabupaten/kota yang belum menuntaskan plenonya hingga Selasa (7/5/2019) pukul 24.00.

Hingga siang tadi masih tercatat ada sebanyak lima kabupaten/kota yang belum menyerahkan hasil pleno yakni Musi Rawas, Muratara, Banyuasin, Empatlawang, dan Kota Palembang.

"Jadi, kita tunggu hingga pukul 24.00 WIB malam ini. Kalau belum selesai juga mereka harus melakukan pleno di KPU Sumsel sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Kelly Mariana.

Jelang rapat pleno terbuka di tingkat KPU Provinsi Sumsel yang akan dilakukan pada 9-12 Mei nanti mengharuskan pengawalan kantor KPU Sumsel diperketat.

Tampak aparat TNI/Polri berjaga dilengkapi senjata serta kawat berduri yang mengelilingi Kantor KPU Sumsel.

Jika Jokowi-Maruf Amin Menang, Partai Demokrat Pastikan Bergabung Asal Ada Ajakan, Jika Tidak?

Partai Gerindra Tempati Kursi ke IV DPRD Kota Palembang

Nasdem Raih Suara Terbanyak untuk DPRD Provinsi, Berdasarkan Hasil Pleno KPU Musirawas

"Ya, memang sudah protapnya penjagaan diperketat. Ada sekitar 800 personil Polri dan 1 pleton TNI nantinya yang akan berjaga di kantor KPU Sumsel," ujar alumni Fisip Unsri ini.

Ketua KPU Provinsi Sumsel Dra Kelly Mariana
Ketua KPU Provinsi Sumsel Dra Kelly Mariana (SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ)

Bahkan Kelly sendiri mengaku, dirinya juga mendapatkan pengawalan secara pribadi dari aparat kepolisian.

"Saya juga dikawal dan ini sudah menjadi protapnya," ujarnya.

Meski dilaksanakan secara terbuka, namun rapat pleno nantinya sangat diperketat dan tidak bisa diakses oleh semua orang.

"Hanya yang ada ID Card bisa masuk dan saksi utusan partai," pungkasnya.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved