Berita Muaraenim

Pastikan Utang DBH Dibayarkan Pemprov Sumsel, Pansus III DPRD Sumsel Kunker ke Muaraenim

Pansus III DPRD Sumsel melakukan Kunjungan Kerja ke Pemkab Muaraenim, Senin (6/5/2019) untuk membahas Piutang DBH Muaranim.

Pastikan Utang DBH Dibayarkan Pemprov Sumsel, Pansus III DPRD Sumsel Kunker ke Muaraenim
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Ketua Pansus III DPRD Sumsel Ir Holda MSi 

Laporan wartawan sripoku.com, Ardani Zuhri

SRIPOKU.COM, MUARAENIM---Untuk mamastikan piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Muaraenim dibayar oleh Pemprov Sumsel, Pansus III DPRD Sumsel melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemkab Muaraenim, Senin (6/5/2019).

"Disini kita berharap hutang DBH Kabupaten tersebut benar-benar tuntas dibayar," ujar Ketua Pansus III DPRD Sumsel Ir Holda MSi.

Menurut Holda, kedatangan pihaknya ke Pemkab Muaraenim sebagai tindak lanjut surat Pemkab Muaraenim kepada Pemprov Sumsel mengenai masalah hutang DBH.

Pihaknya akan selalu memonitor masalah hutang DBH Provinsi Sumsel terhadap Kabupaten/Kota untuk segera diselesaikan dan dibayar.

Untuk utang DBH Provinsi Sumsel, lanjut Holida, pada tahun 2017 sudah dibayar Rp 48 Milyar. Dan sisanya sekitar Rp 32 Milyar, sesuai rencana akan dibayarkan pada APBD Perubahan nanti.

Dia berharap masalah utang DBH ini, bisa selesai seluruhnya di tahun 2019.

Warga Minta Lapangan Terpedo Ogan Ilir Kembali Seperti Semula Jadi Lapangan Sepakbola

Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam Berikan Bonus Umroh Kepada Juara Satu STQH

Biofuel Minyak Sawit Muba Diperkenalkan di Texas Amerika, Bupati Dodi Jadi Pembicara di Houston

Ketika dikonfirmasi ke Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupayen Muaraenim H Rinaldo SSTP MTP, membenarkan jika beberapa waktu yang lalu pihaknya menyurati ke Gubernur Sumsel meminta tindaklanjut kejelasan Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaraenim yang dipakai Provinsi Sumsel.

Dimana, piutang DBH tahun 2017 sebesar Rp 48 milyar sudah dibayar provinsi ke kas daerah Kabupaten Muaraenim.

Dan sisanya piutang DBH tahun 2018 (Oktober, November dan Desember) sebesar Rp 32 milyar, berdasarkan hasil audit BPK yang ditetapkan oleh SK Gubernur 2019 sebesar Rp 32 Milyar lebih supaya dibayarkan pada tahun 2019.

Dan dari hasil rapat tadi, tahun 2019 untuk target DBH provinsi 2019 berdasarkan SK Gunemur (sementara) sebesar Rp 157,7 Miliar untuk Kabupaten Muaraenim.

Dikatakan Aldo, bahwa kedepan untuk DBH, pihaknya meminta kepada Provinsi untuk bisa dibayarkan sesuai dengan realisasi dana yang diperoleh, jangan lagi dibayar dengan cara mencicil karena bisa menghambat pembangunan di daerah.

Dan pihaknya sangat berterimakasih sekali, anggota DPRD Sumsel mengunjungi Kabupaten Muaraenim untuk membahas dan menuntaskan masalah tersebut dengan baik.(ari)

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved