Berita Palembang

Pengamat: Banyaknya Persoalan di Pemilu 2019 tidak Bisa Dikatakan Kecurangan Terstruktur dan Masif

Pengamat sosial dan politik Drs H Joko Siswanto MSi menyatakan kejadian Pemilu serentak tidak bisa dikatakan kecurangan masif dan terstruktur.

Pengamat: Banyaknya Persoalan di Pemilu 2019 tidak Bisa Dikatakan Kecurangan Terstruktur dan Masif
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Joko Siswanto 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Beragam persoalan Pemilu serentak 17 April 2019 terkhusus di Sumsel seringkali dianggap masuk dalam kategori kecurangan terstruktur dan masif.

Pengamat sosial dan politik Drs H Joko Siswanto MSi menyatakan kejadian Pemilu serentak tidak bisa dikatakan kecurangan terstruktur dan masif.

"Kalau saya melihat tidak bisa dikatakan kecurangan terstruktur. Kalau terstruktur itu direncanakan, didesain Itu bukan curang. Kalau curang itu untuk kepentingan. Tapi ini kendala hambatan yang tidak diduga. kan gak mengira bakal ada yang mati. Sementara antusias pemilih luar biasa. Di luar target KPU," ungkap Joko Siswanto, Jumat (26/4/2019).

Rektor Universitas Taman Siswa Palembang ini melihat yang terjadi pada Pemilu serentak 2019 ini kekurangan mengantisipasi dan kurang memprediksi dalam pelaksanaan karena dilaksanakan serentak.

"Karena ini gelaran serentak mestinya perlu identifikasi permasalahan yang kemungkinan bakal timbul dalam pemilu serentak ini," kata Joko.

Rafik, Seorang Pekerja di Pusat Pendidikan dan Latihan Maitreya Tewas Kesetrum Listrik

Di Sumsel Kalah Telak, TKD Sumsel Gelar Syukuran atas Perolehan Suara Capres 01 Jokowi-Maruf Amin

Jembatan gantung di Baturaja Barat Kabupaten OKU Terancam Putus Diterjang Arus Air Sungai Ogan

Ia menyayangkan tidak dipikirkannya waktu dan beban kerja para petugas yang semestinya diantisipasi.

"PPS, KPPS, PPK dalam seleksi rekrutmennya harus ketat. Jangan orang asal mau diajak, yang usia sudah di atas 60 tahun janganlah. Kalaupun iya, mesti benar-benar sehat. Rasanya rekrutmen petugas KPPS ini sangat kendor. Tidak ada pemeriksaan kesehatan. Kalau kedepan masih pemilu serentak, harus diperbaiki," kata Joko.

Mantan Komisioner KPU Sumsel ini mengusulkan mestinya para petugas yang bertugas diberlakukan shift. Artinya memiliki petugas cadangan kalau masih panjang waktunya.

"Kita tidak bisa menduga daya tahan manusia. Yang meninggal sudah ratusan. Baru pemilu kali ini dalam sejarah banyak yang jadi korban sakit dan meninggal korban pemilu. Kan kita tahu selama pekerjaan itu belum kelar, tidak boleh dihentikan. Petugas nongkrong dari pagi hingga larut malam," terangnya.

Dari sisi sistem juga mestinya perlu diperhitungkan kembali untuk menggelar pemilu serentak apakah bisa dilakukan dalam satu hari, ataukah dibuat selang sehari. (Abdul Hafiz)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved