Pemilu 2019

Caleg yang tak Laporkan Dana Kampanye ke KPU Terancam tak akan Ditetapkan sebagai Calon Terpilih

Caleg yang tak Laporkan Dana Kampanye ke KPU Terancam tak akan Ditetapkan sebagai Calon Terpilih

Caleg yang tak Laporkan Dana Kampanye ke KPU Terancam tak akan Ditetapkan sebagai Calon Terpilih
SRIPOKU.COM/REIGAN RIANGGA
PKS menyerahkan LPPDK ke Kantor KPU Palembang, Jumat (26/4/2019). Caleg yang tak Laporkan Dana Kampanye ke KPU Terancam tak akan Ditetapkan sebagai Calon Terpilih 

Caleg yang tak Laporkan Dana Kampanye ke KPU Terancam tak akan Ditetapkan sebagai Calon Terpilih

Laporan wartawan Sripoku.com, Reigan Riangga

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemilihan Umum 2019 baik Pilpres dan Pileg telah selesai dilaksanakan pada 17 April 2019 lalu.

Sesuai tahapannya, sembari menunggu hasil penghitungan suara, partai politik serta calon legislatif (Caleg) diwajibkan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada pelaksana Pemilu dalam kal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai Keadilan Sejahterah (PKS) telah melakukan penyerahan LPPDK ke Kantor KPU Palembang di Jalan Mayor Santoso, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, Jumat (26/4/2019).

"Jadi pelaporannya itu memang dimulai hari ini dan Partai PKS merupakan partai pertama yang telah menyerahkan LPPDK ke KPU Palembang," ungkap Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Hukum, Abdul Malik MH.

Pasca Digeruduk Ratusan Massa Pendukung Prabowo-Sandi, Pengamanan Kantor KPU Palembang Ditingkatkan

Dukung Prabowo di Pilpres 2019, Ini Menurut Ustaz Abdul Somad dan Aa Gym tentang Dosa Orang Curang

BREAKING NEWS: HOAX, Beredar Info Gedung KPU Daerah Sumsel di Jakabaring Palembang Dibakar Massa

Jarang Pamer, Ternyata Artis Cantik Ini Kekayaannya Mampu Salip Syahrini, Kontrakannya Saja Segini

 

Malik menjelaskan, setelah laporan diterima pihak KPU Palembang, laporan tersebut akan segera diteruskan ke Konsultan Akuntan Publik (KAP) melalui KPU Provinsi.

"Setelah itu, merekalah yang akan menilai LPPDK partai ini, apakah patuh atau tidak patuh," ujarnya.

Laporan tersebut merupakan laporan semua penerimaan serta pengeluaran dana kampanye, termasuk laporan calon legislatif.

"Nanti mereka yang akan menelitinya. Konsekuensi bagi yang tidak patuh, meski mereka terpilih, mereka bisa batal untuk dilantik," tegas Malik.

Halaman
12
Penulis: Reigan Riangga
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved