BPD PS Sumsel Minta Wasit Penyelenggara Pemilu Diskualifikasi Paslon Curang

Ketua Harian BPD Prabowo Sandi Provinsi Sumsel Habib Mahdi Muhammad Syahab menyuarakan agar wasit penyelenggara pemilu mendiskualifikasi Paslon yang

BPD PS Sumsel Minta Wasit Penyelenggara Pemilu Diskualifikasi Paslon Curang
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ketua Harian BPD Prabowo Sandi Provinsi Sumsel Habib Mahdi Muhammad Syahab. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Melihat carut marutnya pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019 yang hingga kini belum kunjung tuntas, Ketua Harian BPD Prabowo Sandi Provinsi Sumsel Habib Mahdi Muhammad Syahab menyuarakan agar wasit penyelenggara pemilu mendiskualifikasi Paslon yang dinilai curang.

"Kalau ada pemain curang dalam pertandingan, gak ada pertandingan itu mesti diulang. Saya main sepakbola, yang curang mesti didiskualifikasi. Kita harapkan wasit ini penyelenggara pemilu segera mendiskualifikasi Paslon yang curang," tegas Habib Mahdi Muhammad Syahab di sela-sela persiapan Ziara Kubro di Markas FPI Sumsel Jl DR M Isa Lorong Gubah Palembang, Kamis (25/4/2019).

Seorang Siswi Kelas 3 SMK di Kota Baturaja Digilir 3 Pemuda Setelah Diajak Minum Minuman Beralkohol

Permasalahan PTPN VII Cinta Manis, Pendemo Lakukan Aksi Massa di Pemprov Palembang. Tuntut Janji !

Menurut Habib Mahdi, dari semua data dan apa yang mereka terima. Baik itu di level Kota, Provinsi, dan juga apa yang didapatkan hampir di seluruh provinsi wilayah Indonesia.

"Dan hasil apa yang diumumkan oleh Bapak Prabowo Subianto tadi malam, didampingi Ketua BPN Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, beliau sudah menyatakan bahwa Bapak Prabowo menang mutlak 64 persen melawan 40 sekian persen untuk 01.

Sebetulnya saya yakin kawan-kawan wartawan bisa melihat itu. Di atas permukaan pun sudah tahu. Dari dulu orang siapa pemenang sesungguhnya itu sudah kelihatan dari kampanye. Kalau kampanyenya rame, sudah pasti dia menang. Kalau kampanyenya sepi, anyep, ibarat makan nasi tidak ada rasa. Jadi itu sebetulnya sudah ketahuan," kata Mahdi.

Foto Kakek Nikahi Gadis Muda Viral di Media Sosial, Lihat Foto-foto Mesra dan Kebahagiaan Mereka

Sekretaris Sumsel Nasrun Umar Ingatkan ASN Harus Patuhi Kode Etik

Adapun hasil lembaga survei, dll sebagaimana disampaikannya, Mahdi mengatakan dirinya tidak dalam rangka mengkritisi lembaga survei sesungguhnya. Tapi juga tidak ada niatan untuk mempercayai mereka.

"Bagi saya lembaga survei bukan perangkat pemilu, lembaga survei tidak ada hubungan dengan hasil pemilu sesungguhnya, lembaga survei tidak ada di dalam Undang Undang Pemilu, lembaga survei tidak ada bahkan dalam mata anggaran Pemilu. Sedangkan ada lembaga-lembaga yang seharusnya lebih kredibel dan lebih kita percayai," ujarnya.

Ketahuan Ngintip di Toilet Wanita, Pria ini Malah Tirukan Suara Perempuan saat Akan Diringkus

Keponakan Dewi Perssik Ini Diteriaki Penonton untuk Turun dari Panggung, Ternyata Ini Dilakukannya

Adapun terkait dengan kondisi Pilpres yang saat ini disaksikan tentunya memakan korban banyak sekali yang bisa dilihat kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

"Ini tentu perlu mendapatkan perhatian. Termasuk sebagaimana telah disuarakan dari awal perhatian dunia internasional, bahwa demokrasi kita ini betul-betul berada pada titik nadir. Bahwa demokrasi saat ini betul-betul membutuhkan perhatian.

Artis Terkenal Dunia Ini Ternyata Idap Penyakit Mental Serius Bipolar, Ada Selebriti Lawas Populer

Dijaga Ketat ‎Personel Kepolisian, Begini Kondisi Kantor KPU Sumsel Pasca Diterpa Isu Hoax Kebakaran

Perhatian khusus ekstra agar tidak menjadi DemoCrazy. Demokrasi ini harus betul-betul dijaga agar tidak menjadi DemoCrazy. Kalau ini dibiarkan terus begini, demokrasi ini akan menjadi DemoCrazy," ujarnya.

Menurut Habib Mahdi yang juga Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sumsel, bagaimana tidak, pemalsuan data, permainan baik dari level yang paling tinggi sampai yang bawah. Bagaimana tidak pengerahan kekuatan dari berbagai perangkat negara untuk menyukseskan Paslon tertentu ini tentu tidak boleh dibiarkan.

"Oknum aparat dan pejabat terkait ASN yang seharusnya netral sekarang terlihat tidak lagi netral. Bahkan penyelenggara pemilu disinyalir oleh sebagian pihak saat ini tidak netral.

Ini berbahaya bagi kehidupan demokrasi bangsa bernegara yang tentu harus betul-betul diselamatkan. Jangan sampai perjuangan kita untuk mewujudkan demokrasi ini justru harus hancur, harus hilang mempertahankan satu orang," pungkasnya. (Abdul Hafiz)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved