MIDE Soroti Isu dan Kerawanan Pemungutan Suara Pemilu 2019 di Sumsel

Mengukur sukses atau tidaknya sebuah pemilu ditentukan oleh tiga hal penting. Proses penyelenggaraan, aturan hukum, dan penegakan hukum seluruh atura

MIDE Soroti Isu dan Kerawanan Pemungutan Suara Pemilu 2019 di Sumsel
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Direktur Eksekutif Musi Institute for Democracy and Electoral (MIDE) Andika Pranata Jaya SSos MSi memberikan paparan pada Diskusi Media di Lord Cafe, Minggu (14/4/2019). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Mengukur sukses atau tidaknya sebuah pemilu ditentukan oleh tiga hal penting. Proses  penyelenggaraan, aturan hukum, dan penegakan hukum seluruh aturan pemilu dilaksanakan dengan baik dan konsisten.

"Komponen penting keberhasilan pemilu sangat ditentukan peran penyelenggara pemilu profesional dan berwibawa sehingga mampu membangun demokrasi berkualitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang didukung jajaran sampai tingkat adhoc, dituntut mampu melaksanakan Pemilu yang berkepastian hukum, terbuka, profesional, jujur dan adil berdasarkan hukum dan etika penyelenggara pemilu dengan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas. Semua hal itu perlu dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan publik atas hasil pemilu legislatif di Sumatera Selatan," ungkap Direktur Eksekutif Musi Institute for Democracy and Electoral (MIDE) Andika Pranata Jaya SSos MSi pada Diskusi Media di Lord Cafe, Minggu (14/4/2019).

Partisipasi Masyarakat juga dibutuhkan dalam rangka mendukung tercapainya pemilu demokratis dan berintegritas. Mengiringi langkah penyelenggara pemilu, masyarakat juga harus memahami potensi kerawanan yang muncul di tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan. Kerawanan, menurut Bawaslu dalam IKP 2019 didefinisikan sebagai “Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.”

Menurut Andika, Musi Institute for Democracy and Electoral (MIDE) telah melakukan kajian dan menginventarisir kerawanan pada Pemilu Legislatif 2019 di Sumsel yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berdampak pada hilangnya hak pilih, memengaruhi pilihan pemilih, dan memengaruhi hasil pilihan Kerawanan pada Daftar Pemilih Di Sumatera Selatan terjadi empat (empat) kali perbaikan DPT Pemilu 2019.

"Tren pemilih naik, DPTHP Ketiga telah ditetapkan, KPU harus meyakinkan kepada pemilih bahwa Daftar Pemilih yang ada di portal kpu.go.id identik dengan SDPT yang di tempel di TPS seluruh Sumatera Selatan. Dengan demikian, keragu-raguan soal akurasi data pemilih bisa dijawab dengan tegas oleh penyelenggara pemilu," ujar mantan Ketua Bawaslu Sumsel.

Dijelaskannya, kerawanan sebelum Pemungutan Suara, Pemilih mau datang ke TPS memberikan suara mereka berdasarkan pertimbangan yang jauh lebih langsung (seperti uang) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi ini yang dimanfaatkan para peserta pemilu/caleg sebagai langkah jitu menjaring pemilih yang belum menentukan pilihan, terutama pada pemilu legislatif.

"Mengelabui sangkaan politik uang dengan cara membayar sejumlah orang untuk jadi
saksi bayangan di tiap TPS, saksi ini juga ditugasi menjaring pemilih dengan iming-iming uang," jelasnya.

Menggunakan pengaruh tokoh lokal untuk mendapat suara di TPS. Oknum caleg akan
lebih tertarik bila tokoh lokal ini juga berperan sebagai petugas KPPS/Pengawas TPS
agar bisa melakukan ‘pengkondisian’ di TPS.

Kerawanan Penghitungan dan Pencatatan Hasil Pemungutan Suara

Halaman
123
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved