Ketua DPRD Palembang Minta Penyelenggara Pemilu Buat Aturan Tertulis, Pasca Pemecatan 6 Guru Honorer

Beberapa hari lalu publik sempat dihebohkan dengan Pemberitaan kasus 6 guru honorer asal Banten yang dipecat karena berfoto menggunakan seragam

Ketua DPRD Palembang Minta Penyelenggara Pemilu Buat Aturan Tertulis, Pasca Pemecatan 6 Guru Honorer
SRIPOKU.COM
Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Reigan Riangga

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Beberapa hari lalu publik sempat dihebohkan dengan Pemberitaan kasus 6 guru honorer asal Banten yang dipecat karena berfoto menggunakan seragam dan memperlihatkan simbol dukungan kepada salah satu Paslon yang akan bertarung pada Pilpres 17 April 2019 mendatang.

Hal ini menuai Pro dan Kontra dari berbagai macam kalangan yang ada dimasyarakat. Tak terkecuali Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan.

Dimana, atas kejadian itu ia sangat menyayangkan terjadinya kasus pemecatan yang menimpa ke-6 guru honorer tersebut.

Fakta-fakta Pembunuhan Melinda Zidemi, 6 Bulan Mengabdi di Sungai Baung dan Status Terakhirnya di WA

TKP Rusak, Anjing Pelacak hanya Berputar - putar Kesulitan Mengendus Jejak Pelaku

"Saya turut prihatin dengan masalah ini, apalagi kepada mereka yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Tentu sangat disayangkan jika pemecatan ini diakibatkan hanya karena mereka mendukung salah satu paslon. Belum lagi kalau mereka punya keluarga, Anak, Istri yang harus di Nafkahi," ungkap Darmawan, Rabu (27/3/2019)

Agar kejadian ini tidak menyebar keberbagai daerah lain khususnya Kota Palembang, ia menghimbau kepada pihak-pihak terkait seperti Bawaslu dan KPU untuk memperjelas kriteria dan lebih gencar mensosialisasikan terkait apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam Pemilu.

Video Drainase Jalan A Rivai Tak Mampu Tampung Air Hujan, Warga Terpaksa Nikmati Banjir dan Macet

"Kepada pihak penyelenggara pemilu harus lebih jelas lagi membuat kriteria terkait aturan, Bila perlu diedarkan selebaran tertulis ke dinas-dinas dan ke sekolah-sekolah kepada ASN dan Non PNS tentang apa saja yang tidak boleh dilanggar," jelasnya.

Menurutnya, meski berpolitik itu merupakan hak pribadi masing-masing sesuai dengan hak asasi untuk berpolitik, tetapi dalam situasi menjelang Pileg dan Pilpres yang semakin memanas, harus lebih berhati-hati lagi dalam memviralkan segala sesuatu yang berbau politik di Medsos.

"Terlepas dari itu, pesan saya kepada PNS, ASN ataupun Honorer, tentunya kita juga harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, kita juga harus memahami situasi dan tempat, serta lebih berhati-hati lagi dalam melakukan hal terkait politik," ujarnya.

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved