Temukan Pelanggaran, Pengawas TPS Berwenang Sampaikan Keberatan. 25.326 Pengawas TPS Dilantik

Sebanyak 25.326 Pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) se Sumatera selatan dilantik, Senin (25/3/2019). Pelantikan dilakukan secara serentak oleh 236

Temukan Pelanggaran, Pengawas TPS Berwenang Sampaikan Keberatan. 25.326 Pengawas TPS Dilantik
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ketua Panwascam SU 1 Sawaludin melantik PTPS di lingkungan Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Sebanyak 25.326 Pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) se Sumatera selatan dilantik, Senin (25/3/2019). Pelantikan dilakukan secara serentak oleh 236 Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) se-Sumsel.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumsel Iin Irwanto ST MM mengatakan setelah dilantik, para pengawas TPS akan langsung bekerja melakukan tugas-tugas pengawasan pemilu, yakni melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran.

Malu! Siswi SMA di Pagaralam Ini Tega Buang Bayi Hasil Hubungan Terlarang dengan Seorang Mahasiswa

Lebaran Idul Fitri Masih Dua Bulan Lagi, Tiket Kereta Api Ekonomi Sudah Ludes Terjual

"Sebelum bertugas, mereka akan dibekali dengan pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek). PTPS juga akan kami bekali dengan buku saku PTPS," ujar Iin.

Iin mengatakan hal ini diatur dalam Pasal 114 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Dalam Pasal itu Pengawas TPS, yakni mengawasi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS," kata Iin yang didampingi Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi, SE MSi.

Hadiri Syukuran 70 Tahun Bekangdam II Sriwijaya , Gubernur Sumsel Umrohkan Dua Prajurit Berprestasi

Nasrun Umar Berikan Pembekalan Peserta Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemprov Sumsel

Selain itu, lanjut Iin, dalam Pasal 115 bahwa Pengawas TPS berwenang menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sedangkan, dalam pasal 116 Pengawas TPS berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/ Desa dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa," pungkasnya. (Abdul Hafiz)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved