Perebutan Kursi DPRD Diprediksi Bakal Diwarnai Gugatan. Gugatan Caleg Mesti Diteken Ketum dan Sekjen

Gugatan sengketa pemilu baik akan terjadi antar caleg dalam satu parpol maupun eksternal,

Perebutan Kursi DPRD Diprediksi Bakal Diwarnai Gugatan. Gugatan Caleg Mesti Diteken Ketum dan Sekjen
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Komisioner KPU Palembang Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei MH 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Ketatnya persaingan perebutan kursi legislatif yang kali ini Pemilu serentak dengan Pilpres 17 April 2019 masih diprediksi bakal diwarnai gugatan.

Gugatan sengketa pemilu baik akan terjadi antar caleg dalam satu parpol maupun eksternal, untuk itu jika caleg akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jenderal Partainya.

"Bagi para caleg jika berniat mengajukan maka harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partainya," ungkap Komisioner KPU Palembang Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei MH, Kamis (21/3/2019).

Video Nunggak Gaji dan DP Mantan Pemain Sebesar Rp 2 Miliar, Sriwijaya FC Tagih Dana Subsidi PSSI

Jadi Tuan Rumah Kongres ke-VI FKMTSI, HMS Universitas Bina Darma Gelar Temu Wicara Regional

 Diterangkan Malik gugatan yang diajukan caleg yang merasa dirugikan itu merupakan gugatan perselisihan hasil PHPU (Perolehan Hasil Pemilihan Umum) yang masa waktunya bisa digugat 3X24 jam setelah pleno penetapan di KPU nantinya.

"Bukan hanya itu saja calon juga harus melampirkan syarat formil dan materiil untuk mengajukan gugatan ke MK. Gugatan secara nasional. MK yang mengadilinya. MK yang berhak menerima ataupun menolak, kami hanya memfasilitasinya saja," kata mantan jurnalis.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Palembang Keluhkan Jumlah Honor yang Diterima

Sempat Ditolong Kapolresta Palembang, Wanita Hamil Korban Laka di Kawasan Musi 2 Meninggal Dunia

Menurutnya, KPU sudah memastikan proses sesuai tahapan nantinya, sehingga apa yang digugat sudah siap dihadapi oleh KPU.

"Aturan mengenai gugatan yang dilakukan para caleg itu tertuang berdasarkan Peraturan MK No 2 Tahun 2018 sehingga peserta pemilu dapat mencari keadilan ketika merasa ada kecurangan," pungkasnya. (Abdul Hafiz)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved