Sumsel Mendesak Miliki Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Wagub: Potensinya Luar Biasa

PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ir H Mawardi Yahya menegaskan, Pemerintah Provinsi akan segera merampungkan tata ruang daerah pesisir.

Mengingat jika tidak segera dibentuk ruang zona daerah pesisir bukan tidak mungkin akan merugikan Provinsi Sumsel di masa mendatang.

"Apalagi ada sejumlah pulau terluar Sumsel aktifitas masyarakatnya lebih mendekat dengan Provinsi tetangga salah satunya pulau Maspari yang lebih dekat dengan Pulau Bangka," paparnya ketika memimpin rapat asistensi perbaikan dokumen antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan penyusunan Raperda RZWP3K Provinsi Sumsel.

Bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, rapat ini juga dihadiri oleh 23 Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, Senin (04/03).

Wagub menjelaskan, rencana Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumsel terbagi atas tiga kawasan antara lain Kawasan Pemanfaatan Umum yang terbagi atas lima zona antara lain zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, zona pelabuhan, zona pertambangan, dan zona pariwisata.

"Sedangkan untuk konservasi terbagi atas taman nasional dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir alur laut yang terbagi atas alur pelayaran, alur pipa atau kabel bawah laut," jelasnya.

Menurut Mawardi Yahya, potensi daerah pesisir Sumsel luar biasa, namun sayang sejauh ini belum dikelola dengan baik bahkan nyaris luput dari perhatian.

Seperti yang di dapatkannya dari pulau Maspari yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten OKI. Akses menuju pulau tersebut lanjut dia, masih sangat minim bahkan nyaris belum tersentuh sama sekali.

Untungnya sudah ada pelabuhan yang sejauh ini belum diketaui orang banyak.

“Saya kemarin langsung dari Kota Palembang naik jetpoil terus menginap di pulau Maspari. Perjalanan kesana hampir memakan waktu 10 jam lebih. Coba bayangkan tanpa diduga ternyata di sana sudah ada pelabuhan yang mecolok hampir kelaut sepanjang 1,5 kilo meter,” ungkapnya.

Menurutnya, Kalau tidak secepatnya diatur dengan tata ruang zona-zona pesisir tersebut, bukan tidak mungkin akan merugikan Provinsi Sumsel, apalagi didaerah aktifitas masyarakat di sekitar pesisir itu lebih mendekat dengan Pulau Bangka .

“Begitu banyak sumber daya alam dan sumber daya hayati, bukan tidak mungkin yang dirugikan adalah Provinsi Sumsel. Maka sebab itu Saya hari ini sengaja hadir rapat untuk menuntaskan dan menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Dikatakan Mawardi, apapun yang menyangkut dengan kebijakan pemerintah daerah, jika Pemprov sendiri belum ada tata ruang akan menjadi hambatan nantinya terutama yang terkait dengan anggaran pusat. Karena  pemerintah pusat tentunya pusat akan mengkaji terlebih lanjut dan tidak akan sembarang membantu.

“ Kalau tidak sesuai dengan tata ruangnya sudah pasti tidak sesuai dengan zona nya tidak akan mungkin Pemerintah Pusat akan membantu,“ tambahnya.

Untuk itu dia meminta OPD terkait bergerak cepat merampungkan tata ruang pesisir Sumsel tersebut disesuaikan dengan potensi masing masing pulau yang ada.

"Saya tekankan OPD serius terkait penanganan masalah ini, karena kalau tidak dituntaskan sekarang akan timbul masalah baru di kemudian hari,” pungkasnya.

===