Tak Terima Dinyatakan Gugur Pemberkasan Calon PNS Ini Kirim Surat Ke Presiden Jokowi

Peserta CPNS asal Kota Brem berinsial WD itu tidak terima karena sebelumnya telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompeten

Tak Terima Dinyatakan Gugur Pemberkasan Calon PNS Ini Kirim Surat Ke Presiden Jokowi
Google
Ilustrasi 

SRIPOKU.COM - Seorang peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Madiun mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo setelah panitia seleksi menyatakan bahwa dirinya tidak memenuhi syarat (TMS) alias gugur dalam pemberkasan.

Peserta CPNS asal Kota Brem berinsial WD itu tidak terima karena sebelumnya telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

WD pun memutuskan mengirimkan surat keberatan ke Sekda Kabupaten Madiun dengan tembusan ke Bupati Madiun, Gubernur Jatim, Komisi ASN, Menpan RB hingga Presiden Joko Widodo.

Ingin Hidup Bahagia? Simak Rahasia Hidup Bahagia Versi Charlie Munger Miliarder Berusia 95 Tahun

Ini Manfaat yang Bisa Didapat Indonesia jika Menjadi Tuan Rumah MotoGP

Ramalan Zodiak Sabtu 23 Februari 2019: Cancer Sibuk, Taurus Waspada, Leo Sakit Kepala, Libra Dilema

"Surat keberatan itu saya kirim Rabu (20/2/2019) yang saya tujukan ke Sekda Kabupaten Madiun dengan tembusan Bupati, Gubernur Jatim, Mendagri, Menpan-RB, Komisi ASN hingga Presiden RI," kata WD saat dihubungiKompas.com, Jumat (22/2/2019).

Alumnus Universitas Negeri Surabaya ini merasa keberatan lantaran sejak awal Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun tidak menginformasikan terkait kekurangan persyaratan akreditasi selama proses pemberkasan.

Persoalan itu baru diketahui setelah diumumkan dirinya bersama sembilan CPNS dinyatakan gugur karena masalah akreditasi program studi.

WD mengaku ingin mencari keadilan terkait keputusan panitia seleksi CPNSKabupaten Madiun. Baginya, persoalan itu tidak akan terjadi bila BKD Kabupaten Madiun memberikan informasi sejak seleksi administrasi.

"Saya ingin mencari keadilan. Kenapa dari awal BKD tidak memberitahukan tentang apa yang harus saya lengkapi terkait akreditasi saya. Padaha di awal juga sudah ada seleksi administrasi. Dan di tahap itu saya dinyatakan lulus. Untuk itu saya berpikir berarti tidak ada masalah dengan akreditasi saya," kata WD.

Bahkan sebelum dia bersurat, pihak universitas sudah mencoba mengklarifikasi dengan BKD Kabupaten Madiun. Namun pertemuan antara pihak kampus dan BKD tidak menemukan titik temu.

"Saat itu ada pertemuan BKD dengan utusan Rektor Unesa namun tidak ada titik temu. Surat keberatan itu saya buat setelah berkoordinasi dengan biro hukum universitas," kata WD.

Dia menambahkan, saat pengumuman kelulusan integrasi SKD dan SKB, dia dinyatakan lulus. Untuk itu dia harus mengikuti seleksi tahap pemberkasan.

Saat penyerahan berkas, verifikator menyampaikan bahwa ada kekurangan berkas sehingga pihak panitia akan menghubungi. 

Tak disangka, panitia memberikan pengumuman dirinya tidak memenuhi syarat karena masalah akreditasi. Padahal sejak awal tidak ada pemberitahuan mengenai berkas yang harus dilengkapi terkait akreditasi.

Bupati Madiun Ahmad Dawami menyatakan, tidak mempermasalahkan bila CPNS yang diyatakan gugur bersurat hingga ke presiden. Pasalnya sebelum diumumkan, dia sudah menanyakan BKD selaku panitia seleksi CPNS sesuai tidaknya keputusan tersebut.

"Saya sudah tanya BKD apakah sudah yakin betul. Kalau sudah yakin tidak apa-apa. Hal terpenting panitia harus yakin keputusan itu betul," kata Ahmad saat ditemui di pendopo graha muda Kabupaten Madiun, Jumat.  Kontributor  Solo, Muhlis Al Alawi

====

Editor: Budi Darmawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved