Berita Palembang

Diminta Sumsel Bayari Subsidi LRT Palembang, Gubernur Sumsel Herman Deru : Dak Mau Saya

kalau LRT yang selama ini dibangga-banggakan jelang Asian Games lalu bukanlah aset milik daerah melainkan aset milik negara.

Diminta Sumsel Bayari Subsidi LRT Palembang, Gubernur Sumsel Herman Deru : Dak Mau Saya
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
H Herman Deru SH MM 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumsel H Herman Deru SH MM menolak pernyataan anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang mengusulkan agar subsidi operasioan Light Rail Transit (LRT) dicabut dan dibebankan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel beserta Pemerintah Kota Palembang.

Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini mencoba meluruskan kalau LRT yang selama ini dibangga-banggakan jelang Asian Games lalu bukanlah aset milik daerah melainkan aset milik negara.

"Itu aset pusat dan itu pengelolaannya dikelola oleh PT KAI. PT KAI kan tidak hanya mengelola LRT saja tapi angkutan lainnya seperti batubara, dari angkutan itukan mendapat untung juga. Jadi jangan ketika rugi, dilempar ke kita yang disuruh bayar. Dak mau saya," tegas menantu mantan Walikota Palembang H Husni usai rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (31/1/2019).

Dua Nama Eks Napi yang Diumumkan KPU Pusat Berasal dari Pagaralam

Jasad Masdar Ditemukan di Pinggiran Sungai Ogan Pemulutan, Jarak Satu Km dari Rumahnya

BREAKING NEWS : Buruh Angkut Ditemukan Tewas di Bawah Jembatan Ampera

Menurutnya, uusulan yang disampaikan anggota Komisi V DPR RI tidak seharusnya serta merta disampaikan tanpa ada koordinasi terlebih dahulu dengan penerintah daerah.

"Jika DPR RI punya inisiatif seperti itu harusnya berkoordinasi dan berdiskusi terlebih dahulu dengan Pemprov Sumsel maupun Kota Palembang," ujarnya.

Ketua DPRD Sumsel HM Aliandra Gantada SH MH menambahkan, agar pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi untuk penyelesaian masalah operasional LRT yang tak sebanding dengan pendapatannya.

"LRT ini aset negara, sehingga tidak ada tanggung jawab daerah untuk membantu biaya operasional maupun lainnya. Tapi kita sebagai daerah yang sudah mendapatkan pembangunannya ada kewajiban membantu dan memberikan solusi agar masalah biaya operasional ini bisa tertutupi," kata Gantada.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Bidang Kehormatan juga menyebut, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan kajian khusus.

Subsidi LRT Palembang Senilai Rp 123 Miliar Pertahunnya Dicabut, Begini Tanggapan PT KAI Divre III

Manfaat LRT Tak Menyentuh Masyarakat Menengah ke Bawah, Komisi V DPR RI Minta Stop Subsidi LRT

Ini Alasan LRT Terkesan Belum Maksimal Atasi Kemacetan di Palembang

Pertama bagaimana pihak PT KAI selaku operator dapat menarik minat masyarakat agar menggunakan LRT sebagai moda transportasi.

Halaman
12
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved