Pemprov Sumsel Kembali Anggarkan Dana Pembebasan Lahan di Dekat Jembatan Musi IV Palembang

Mulai difungsikannya Jembatan Musi IV Palembang dengan panjang 1.130 Meter tersebut diklaim mampu mengurangi kemacetan d jalan Jembatan Ampera

Pemprov Sumsel Kembali Anggarkan Dana Pembebasan Lahan di Dekat Jembatan Musi IV Palembang
SRIPOKU.COM/RAHMAD ZILHAKIM
Uji coba lalu lintas Jembatan Musi IV, Kamis (3/1/2018). Tak sedikit warga yang berhenti sejenak untuk berfoto maupun melihat Sungai Musi dari Jembatan Musi IV Palembang. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Jembatan Musi IV kini sudah resmi bisa dilintasi warga yang hendak ke Seberang Ulu maupun sebaliknya.

Mulai difungsikannya Jembatan Muis IV Palembang dengan panjang 1.130 Meter tersebut diklaim mampu mengurangi kemacetan d jalan Jembatan Ampera Palembang sekitar 30 persen.

Meski demikian, persoalan lain yang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pada pembangunan proyek Jembatan Musi IV adalah terkait belum memadainya akses pendekat Jembatan yang berada di kawasan Seberang Ulu, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke Jalan KH Azhari, dimana lebar ruas jalan yang relatif kecil.

Sejumlah pengendara yang melintas pun juga mengakui jika kerap kali harus masih terjebak macet saat melintas di kawasan tersebut.

Pemilik Toko Klaim tak Tahu Edaran Dilarang Parkir di Jalan Jenderal Sudirman Palembang

Petugas Pol-PP Pergoki Pasangan Sejoli yang Kondisi Celana Keduanya Sudah Melorot di Kios Taman

BREAKING NEWS : Jalan Jenderal Sudirman Palembang Diblokade Warga, Kondisi Jalanan Macet

"Dari Ilir tak ada masalah sebab ruas jalannya lebar, sementara di KH Azhari ini lebar jalannya kecil belum lagi kalau ada kendaraan yang parkir di bahu jalan. Makanya, terkadang suka macet terutama saat sore," ujar Arif, Warga Lorong Nusa Eka, Plaju.

Menanggapi Hal tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menganggarkan besaran dana untuk pembebasan lahan akses pendekat Jembatan Musi IV.

"Di 2019 ini sudah kita anggarakan, tapi mungkin masih kekurangan. Untuk itulah, diharapkan nanti akan ada tim yang turun langsung ke lapangan agar aada pendataan dan komunikasi ke warga yang rumahnya terdampak pada proses pembebesan lahan ini," ujarnya, Rabu (9/1/2019).

Aliran Sungai Komering Mulai Naik, Tujuh Kecamatan di Kabupaten OKI Rawan Banjir

Polisi dan TNI Negosiasi dengan Warga untuk Buka Blokade Jalan Jendral Sudirman

Video Aksi Protes Pedagang Toko Jalan Sudirman, Blokir Jalan setelah Cekcok Dengan Petugas Dishub

Menurut Mawardi, dengan adanya tim tersebut diharapkan akan ada kesepakatan dalam proses ganti rugi lahan.

"Berapa yang disepakati, berapa yang di mau rakyat, dan berapa NJOPnya. Jadi, jangan sampai ada yang berubah-ubah lagi harganya, jangan sampai seolah-olah kita yang mark up," ujarnya.

Bahkan, lanjut Mawardi, bila perlu dilakukan tanda tangan hitam diatas putih untuk kesepakatan bersama agar langkah berikutnya akan lebih mudah.

"Kalau sudah sama-sama sepakat lebih enak prosesnya," tutup Mawardi

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved