Pemkot Palembang tak Bisa Bayar Utang ke Pihak Ketiga Rp235 Milyar, Hal Ini yang Menjadi Alasannya

Pemerintah Provinsi Sumsel memiliki utang sebesar Rp 256 milyar kepada Pemerintah Kota Palembang. Hal ini berdampak bagi Pemkot Palembang

Pemkot Palembang tak Bisa Bayar Utang ke Pihak Ketiga Rp235 Milyar, Hal Ini yang Menjadi Alasannya
SRIPOKU.COM/WELLY HADINATA
Kepala BPKAD Kota Palembang M Hoyin Rizmu 

Laporan wartawan sripoku.com, Yandi Triansyah

SRIPOKU. COM,  PALEMBANG  - Pemerintah Provinsi Sumsel memiliki utang  sebesar Rp 256 milyar kepada Pemerintah Kota Palembang. 

Hal ini berdampak bagi Pemkot Palembang yang juga memiliki utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 235 milyar. 

Menyebabkan rekanan pemkot Palembang tersebut harus gigit  jari dan berkas yang sudah diproses pada BPKAD Palembang harus dikembalikan ke dinas masing-masing.

Utang tersebut berasal dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BKBBBNKB)  tahun 2017/2018 yang belum dibayarkar Pemprov Sumsel kepada Pemkot Palembang. 

Sosialisasi LRT Palembang ke Kalangan Milenial, Hal Ini yang Dilakukan PT KAI Divre III Palembang

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Kota Palembang, M Hoyin Rizmu mengatakan,  pihaknya berharap ada pembayaran utang dari Pemrov Sumsel kepada Pemkot Palembang sebesar Rp 256 milyar. 

Uang tersebut berasal dari pembagian PKBBBNKB sebesar 30 persen kepada kota kabupaten yang ada di Sumsel. 

"Kalau utang itu dibayarakan bulan ini,  kami bisa bayar utang kepada pihak rekanan pihak ketiga, " kata dia. 

Hoyin mengatakan,  APBD 2019 sudah ketok palu pada November 2018,  sedangkan hutang pemkot Palembang kepada pihak ketiga baru ketahuan pada 31 Desember 2018.

14 WNA Sudah Dideportasi dari Palembang, Kini Petugas Kantor Imigrasi Palembang Incar WNA India

Jadi sangat tidak memungkinkan kalau dibayar melalui mekanisme APBD induk. Hanya saja, ada mekanisme lain jika dana itu dibayar dari provinsi.

"Karena anggaran untuk membayar utang tidak dianggarkan pada APBD 2019 maka masuk ABT (Anggaran Belanja Tahunan), " kata dia.

Cek Gaji Anda Bulan Ini, Perusahaan tak Naikkan UMP Karyawan per Januari 2019 Siap-siap Kena Sanksi

Namun pihaknya masih memiliki mekanisme lain jika utang pemprov Sumsel sudah membayar hutang ke Pemkot. 

Membuat surat walikota kepada pimpinan dewan mengajukan lebih awal  APBD perubahan untuk membayar kepada pihak ketiga. 

"Kalau utang kita bisa dibayarkan asal pemprov bayar hutang ke kita, " kata dia.

Penulis: Yandi Triansyah
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved