Breaking News:

Berita Palembang

Orang Gila Dituntut Buat Nyoblos. Bawaslu: Ada Petugas Khusus Pendamping Orgil saat Nyoblos

Semakin dekatnya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Legislatif dan Presiden 2019 membuat Badan Pengawas Pemilu

Penulis: Rahmaliyah | Editor: Siti Olisa
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Semakin dekatnya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Legislatif dan Presiden 2019 membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan mematangkan persiapan.

Termasuk mulai memetakan dimana saja daerah atau potensi terdapatnya pemilih disabilitas mental (Orang Gila-Red) yang ada di Sumsel.

Hal itu menyusul adanya peraturan KPU nomor 11 tahun-2018 yang memperbolehkan orang yang mengalami gangguan jiwa menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Tottenham Vs Bournemouth, Dihantui Badai Cidera, Berikut Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim

Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming RCTI Watford vs Chelsea Malam ini

Sama-sama Pedangdut Kondang, Ternyata Ini Mobil Milik Nella Kharisma dan Via Vallen, Beda Jauh?

"Sekarang kita masih petakan potensi disabilitas di Sumsel ada di TPS mana saja untuk memastikan agar TPS memiliki akses yang mudah di jangkau, Orang Gila pun sama kita juga akan petakan, mereka akan diawasi dan dikawal sehingga saat hari H mampu menyalurkan hak suaranya,"jelas, Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto, Rabu (26/12/2018)

Menurut Iin, secara teknis penyaluran hak suara disabilitas mental khususnya sama seperti pada umumnya, langsung dan tidak boleh dihalangi namun dengan catatan kondisinya mampu untuk ke TPS.

"Sumsel ada 25.320 TPS, Bawaslu akan menempatkan satu orang pengawas di setiap TPS, dan 23 hari sebelum pencoblosan akan dilantik. Jadi setelah kita petakan, data disabilitas mental ini kemudian akan didistribusikan ke Kabupaten Kota, lalu ke kecamatan, hingga ke pengawas TPS kelurahan desa," jelasnya.

Bupati Musirawas Hendra Gunawan Resmikan Renovasi Asrama IKPM Silampari di Yogyakarta

Bupati Musirawas Hendra Gunawan Resmikan Renovasi Asrama IKPM Silampari di Yogyakarta

Tak Kuat Jalani Hidup, 7 Artis Indonesia Ini Pernah Nekat Bunuh Diri, No 3 Nyaris Tewas di Penjara

Terkait pesta demokrasi, kata Iin Provinsi Sumsel, termasuk dalam kategori minim pelanggaran. Dari laporan yang masuk ke Bawaslu selama tahapan Pemilu 2019 baru terdapat 10 laporan. Hal ini diharapkan sebagai sinyal baik untuk dapat semakin menekan jumlah pelanggaran di Sumsel.

"Pelangaran yang marak adalah soal pemasangan APK di tempat yang dilarang, sementara sisanya terkait netralitas penyelengara, netralitas ASN dan Kades dan Iklan kampanye diluar jadwal yang ditentukan," jelasnya.

"Pelanggaran Pemilu 2019 akan terus ditekan, apabila ada dugaan pelangaran dari masyarat ataupun pemantau pemilu. Maka akan ditindak tegas dan adil," tutupnya

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved