Terkuak Skenario Gagalkan Divestasi Freeport, AS Marah Besar dan Sempat Kerahkan Pasukan

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali membongkar berbagai skandal freeport

Terkuak Skenario Gagalkan Divestasi Freeport, AS Marah Besar dan Sempat Kerahkan Pasukan
KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO
Proses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran. 

SRIPOKU.COM - Indonesia melalui PT Inalum resmi menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Inalum sendiri saat ini memiliki 51 persen saham di PTFI.

Ternyata perjalanan panjang divestasi saham PTFI tidak mudah dan bahkan banyak yang menghalangi.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali membongkar berbagai skenario dan intrik untuk menggagalan pengambil alih sebagian besar saham PT Freeport Indonesia tersebut.

Dia mengatakan, banyak pihak mengatakan bahwa Freeport memang sudah saatnya beralih ke tangan Indonesia karena kontraknya akan habis 2021.

Namun, ia menilai pemimpin sebelumnya tak ada yang secara tegas bersikap untuk merebut Freeport untuk dikuasai Indonesia.

"Ide itu murah karena tak berisiko apa-apa, tetapi implementasi itu mahal karena yang menjalankan akan babak belur," ujar Rhenald dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/12/2018).

Rhenald mengatakan, pihak yang berada di luar lingkaran pengambil kebijakan akan menilai merebut Freeport merupakan hal yang mudah.

Namun, risiko yang diterima tak hanya dari dalam, tapi juga tekanan dari luar.

Presiden Joko Widodo (tengah) berjabat tangan dengan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson (kedua kanan) disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri), Menteri ESDM Ignasius Jonan (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin seusai memberikan keterangan terkait pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Nyatanya, kata Rhenald, begitu Jokowi mulai mengeksekusi rencana mengambil sebagian besar saham PTFI, pusat pemerintahan terus digoyang.

"Amerika marah besar bahkan sempat kirim pasukan yang merapat di Australia. Namanya juga negara adikuasa. Pakai psy war adalah hal biasa dalam mengawal kepentingannya," kata Rhenald.

Belum lagi gejolak di Papua di mana kelompok bersenjata menembaki warga sipil di sekitar area tambang Freeport.

Hal tersebut mulai terjadi setelah negosiasi pindah tangan saham mencapai kesepakatan.

"Maka jangan heran pemimpin-pemimpin yang dulu selalu memundurkan action karena kurang berani atau mereka kurang pandai bertempur, kurang gigih," kata Rhenald.

"Mereka selalu geser ke belakang begitu saatnya tiba di tangan leadership mereka," lanjut dia.

Ada juga pihak yang menyebut pemerintah atas pembelian 51 persen saham Freeport karena menganggap perusahaan tersebut memang punya Indonesia.

Tambang emas Freeport (VOA Indonesia)

Padahal kata Rhenald, yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan alamnya meliputi tanah, tambang emas, tembaga, dan sebagainya.

Sementara Freeport merupakan perusahaan yang mengelola kekayaan alam Indonesia.

PTFI juga tetap membayar pajak hingga royalti, bahkan salah satu penyumbang pajak terbesar.

"PT ini bukan milik kita. Itu dibawa asing ke tanah Indonesia dan kalau mereka diusir, pasti aset-asetnya itu diangkut semua keluar," kata Rhenald.

"Kita pasti tak bisa olah emas itu dengan cara-cara konvensional. Jadi kalau mau diambil, ya harus bayar kompensasinya," lanjut dia.

Lain halnya jika Indonesia hanya ingin menguasai tanahnya. Indonesia bisa saja mengusir Freeport dan membangun perusahaan baru di atasnya.

Namun, kata Rhenald, butuh waktu puluhan tahun untuk membangunnya dan membutuhkan biaya jauh lebih besar.

Penerimaan negara bakal meningkat

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, kepemilikan saham RI atas PT Freeport Indonesia yang meningkat menjadi 51 persen alam berdampak positif kepada penerimaan negara.

Hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani setelah PT Inalum (Persero) resmi membeli sebagian saham Freeport, sehingga kini RI menguasai 51 persen perusahaan asal Amerika Serikat itu.

"Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak termasuk royalti lebih besar untuk negara dalam bentuk itu," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Bahkan menurut Sri Mulyani, berapapun harga tembaga atau emas, pemasukan yang didapatkan negara pasti akan lebih besar dibandingkan rezim Kontrak Karya.

Sebagai informasi, status operasi Freeport kini tak lagi Kontrak Karya namun menjadi izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, hal itu bisa terjadi lantaran dengan ketentuan itu maka Freeport menggunakan sistem perpajakan tetap (nail down).

Sistem pajak ini dinilai lebih menguntungkan lantaran Freeport bisa membuat proyeksi bisnis jangka panjang tanpa pusing menghitung besaran pajak.

Melalui sistem perpajakan nail down, besaran pajak Freeport sudah ditetapkan di awal kontrak dengan pemerintah.

Besaran pajak itu berlaku tetap hingga kontrak operasi perusahaan asal AS itu berakhir.

"Jadi dengan perubahan harga itu kalau kita jumlah kan seluruh penerimaan baik dalam PPh Badan PPh perseorangan yang mereka bayarkan, PPN, PBB, kemudian pajak air tanah, kemudian royalti," kata dia.

"Itu semua akan masuk di dalam komponen yang jumlahnya secara total lebih banyak (dibanding rezim Kontrak Karya)," tambah Sri Mulyani.

Pembayar pajak terbesar

PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Tahun 2017, kontribusi Freeport untuk Indonesia dari pajak, royalti, pajak ekspor, dividen dan pungutan lainnya sebesar 756 juta dollar AS.

Laporan lembar fakta Inalum memaparkan, sejak 1992 hingga 2017, PTFI telah memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen dan pungutan lainnya sebesar 17,3 miliar dollar AS. Sementara total deviden yang diterima Freeport McMoran dari PTFI adalah 11,9 miliar dollar AS.

Porsi pendapatan untuk Indonesia lebih besar, yakni 59 persen dibandingkan untuk pengendali PTFI di pusat.

PTFI juga berkontribusi untuk dana investasi sosial sejak 1992-2017 sebesar 1,6 miliar dollar AS.

Beroperasinya Freeport di Indonesia menyumbang 0,6 persen PDB Indonesia, 48 persen PDRB Papua, dan 94 persen PDRB Kabupaten Mimika.

Selain itu, sebanyak 230.000 kesempatan kerja tercipta dengan adanya Freeport, 122.000 di Papua dan 108.000 di luar Papua.

Hingga Maret 2018, jumlah karyawan PTFI yang secara langsung direkrut oleh PTFI adalah 7.028. Sekitar 2.888 karyawan adalah orang Papua.

Kekayaan tambang PTFI terdiri dari emas, tembaga dan perak yang sedikitnya bernilai 150 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 2.000 triliun.

Pada 2017, produksi tembaga PTFI sebesar 996 juta pounds dan emas sebesar 1,55 juta ounces.

Sementara pendapatan PTFI dari hasil tambang 2017 sebesar 4,4 miliar dollar AS dengan laba bersih 1,3 miliar dollar AS.

Angkanya tumbuh cukup signifikan dibandingkan pendapatan tahun lalu sebesar 3,3 miliar dollar AS dengan laba bersih 579 juta dollar AS.

Terkait pengembangan komunitas, PTFI telah berkomitmen sepanjang 2018 untuk menyediakan 1 persen dari total pendapatan untuk pengembangan masyarakat lokal di daerah operasional PTFI.

PTFI telah menyumbangkan 44 juta dollar AS pada 2017 dan 33 juta dollar AS di tahun 2016.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rhenald Kasali Sebut Saat Jokowi Mulai Eksekusi Beli Freeport, AS Marah Besar" dan "Pembayar Pajak Terbesar, Freeport Sumbang Penerimaan Negara 17,2 Miliar Dollar AS"

====

Editor: Candra Okta Della
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved