Breaking News:

Khusus Warga Miskin Sumatera Selatan, Tetap Bisa Berobat Pakai KTP

Per 1 Januari 2019 semua jaminan kesehatan harus terintegrasi ke satu jaminan, yakni JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Hal itu sesuai

Penulis: Rahmaliyah | Editor: Bejoroy
SRIPOKU.COM/WAHYU KURNIAWAN
Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan. 

Ia pun memastikan tidak ada RS yang akan menolak warga yang hendak berobat.

"Jadi, bukan karena gubernurnya saya terus saya hapuskan. Program ini adalah untuk mengintegrasikan semua program kesehatan Bupati/Walikota/Gubernur semua bermuara ke BPJS," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nuraini menjelaskan selama proses transisi integrasi BPJS Kesehatan, masyarakat dipastikan tetap mendapat pelayanan kesehatan dari rumah sakit.

"Terutama untuk layanan gawat darurat. Jadi, ketika menerima pasien gawat darurat yang tidak memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit langsung menghubungi Dinsos setempat untuk memberikan rekomendasi terhadap pasien tersebut," ujarnya.

Pasien tersebut, lanjut Lesty, langsung mendapat kepesertaan Mandiri selama satu bulan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat. Setelah satu bulan, pasien akan didaftarkan sebagai peserta PBI APBD. Selama proses tersebut, pihaknya memastikan tetap mendapat pelayanan kesehatan dari rumah sakit.

"Kami terus mematangkan teknis pelaksanaannya. Nanti sekitar 19 Desember mendatang akan ada pertemuan lagi. Terutama masalah pendataan warga yang belum mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan," tutupnya. (cr26)

===

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved