Berita Pagaralam

Kemenag Pagaralam Akui Angka Pernikahan Dini di Pagaralam Kecil. Faktor Ini Penyebabnya

Angka pernikahan dini di Kota Pagaralam tergolong kecil. Kantor Kementerian Agama Kota Pagaralam menyebut rendahnya

Kemenag Pagaralam Akui Angka Pernikahan Dini di Pagaralam Kecil. Faktor Ini Penyebabnya
(Instagram @fakta.indo)
Viral Pernikahan Anak di Bawah Umur, Laki-laki Berumur 9 Tahun dan Perempuan Berusia 14 Tahun 

Laporan Wartawan Sriwijaya Post, Wawan Septiawan

SRIPOKU.COM, PAGARALAM -- Angka pernikahan dini di Kota Pagaralam tergolong kecil. Kantor Kementerian Agama Kota Pagaralam menyebut rendahnya angka pernikahan dini ini didorong oleh faktor ekonomi dan pendidikan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagaralam, Win Hartan S.Ag, Rabu (19/12/2018) mengatakan, motif pernikahan dini terjadi karena tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

"Mereka tinggal di Kampung-kampung, dusun-dusun dan talang-talang, jadi menurut ukuran mereka. Mereka itu sudah dewasa sehingga terjadilah pernikahan dini. Alasan lain, mereka tidak mengenyam pendidikan, karena tempat tinggal jauh dari lokasi sekolah, kehidupan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Umumnya, mereka yang menikah di usia dini itu, rata-rata tingkat ekonominya menengah ke bawah," jelasnya.

Jika kondisi kehidupan mereka, berada di tingkat ekonomi menengah ke atas, seperti anak-anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anak pengusaha itu sangat jarang untuk menikah di usia dini, karena mereka lebih mengedepankan pendidikan.

"Bagi mereka anak yang berada di tataran ekonomi menengah ke atas, usia 16 – 17 tahun masih duduk di bangku SMA menjalani pendidikan," jelasnya.

Untuk potensi perceraian sendiri, bagi pasangan menikah di usia dini, Win Hartan turut menyampaikan bila di desa-desa, potensi terjadinya tingkat perceraian tidak terlalu tinggi. kebanyakan mereka beranggapan hidup itu mudah dan simple, karena mereka hanya butuh makan. Mencegah tingginya angka pernikaan dini, Win Hartan menuturkan, tidak ada cara lain, ialah dengan pendidikan dan perkuat ekonomi.

"Jika kondisi ekonomi tinggi, penghasilan mereka sudah tinggi, jadi untuk menyekolahkan anak bisa, kalau sudah sekolah mereka melek mata, tentu pola pikir mereka bisa berkembang, untuk memperbaiki kehidupannya di desa-desa tersebut, jadi yang paling utama itu ekonomi dan pendidikan," pungkasnya.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No.10 tahun 1974, mengambil keputusan perbedaan usia perkawinan perempuan dan laki-laki berdasarkan agama.

“Karena balighnya perempuan itu, semenjak ia datang haid atau dewasa, lebih cepat dari pada laki-laki. Bahkan dalam agama Islam, wanita itu bisa usia 9 tahun sudah datang bulan, kemudian kalau laki-laki bisa dikatakan dewasa usia 17 tahun, dibuktikan dengan berubahnya suara, mimpi basah, tumbuh jerawat dan jakun di bagian leher,” ujarnya.

Namun jika merujuk pada Undang-undang (UU) Hak Azazi Manusia (HAM), laki-laki dan perempuan itu sama, jadi Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil rujukan berdasarkan UU Internasional, bahwa batasan usia menikah laki-laki dan perempuan sama.

"Hal itu karena UU No10 tahun 1974, disamping orang-orang yang membuat pakar hukum tata negera, hukum internasional, juga mereka memakai hukum agama. Jadi UU No.10 tahun 1974 itu, berdasarkan dari kajian agama dan hukum umum," katanya.

Penulis: Wawan Septiawan
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved