Berita Palembang

BPJS Kesehatan Jamin Tak Ada Penolakan Selama Proses Integrasi Jamkesda

Menuju akhir tahun 2018, kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan

BPJS Kesehatan Jamin Tak Ada Penolakan Selama Proses Integrasi Jamkesda
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Andi Ashar, saat Konferensi Pers Implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Rabu (19/12/2018). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Menuju akhir tahun 2018, kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

“Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2 persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh pemerintah,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Andi Ashar, saat Konferensi Pers Implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Rabu (19/12/2018).

Kemenag Pagaralam Akui Angka Pernikahan Dini di Pagaralam Kecil. Faktor Ini Penyebabnya

Aksi Vandalime Kembali Penuhi Fly Over Simpang Jakabaring Palembang

PT SOM Persilahkan Siapapun yang Ingin Mengambil Alih Sriwijaya FC Dengan Syarat Ini

Dijelaskan Andi, Sebelumnya perangkat desa masuk dalam Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Sementara soal iuran aparat desa tersebut masih bervariasi menyesuaikan penghasilan.

"Kalau sekarang sudah jelas aturannya, perangkat desa seperti Kades baik suami/istri dan tiga anaknya masuk dalam tanggungan," ujarnya

Sejauh ini, dari lingkup operasional BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palembang yang membawahi lima kabupaten yakni
Kota Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Banyuasin, namun baru Kabupaten Banyuasin yang telah mengintegrasikan perangkat desanya untuk masuke kepesertaan JKN-KIS.

Kejurnas Sport 250cc IRS 2018, Pebalap Astra Honda Duduki Peringkat Kedua

Ketua Dewan Pers: Masa Depan Pers Ada Pada Media Daring

Bunga Puspita Sari Hilang Selama 3 Hari. Bagi yang Melihat Siklakan Hubungi Nomor Berikut Ini

" Ada 286 Desa di Banyuasin dengan potensi penambahan peserta JKN-KIS berkisar 2.860. Sedangkan, wilayah lain masih proses, Di Banyuasin sudah ada Peraturan Bupati sehingga mempermudah proses kepesertaan," ujarnya.

Sementara itu, Andi memastikan seiring pengintegrasian Jamkesda ke JKN-KIS, BPJS Kesehatan mengklaim tak akan ada penolakan layanan selama masa transisi terutama bagi masyarakat tak mampu.

"selama itu sifatnya gawat darurat dan dialami oleh warga tak mampu, mereka tetap bisa berobat dengan membawa KTP dan memperoleh surat rekomendasi Dinsos. Ada sekitar 181 Ribu jiwa yang yang masuk PBI APBD dibiayai oleh Pemerintah Daerah," jelasnya.

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved