Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Lift BPKAD, ZulFan Lebih Banyak Lupa

Zulfan hadir memberikan keterangan pengadaan lift yang dikerjakan saat dirinya menjabat. Dalam sidang yang berlangsung sejak pagi tersebut, Zulfan

Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Lift BPKAD, ZulFan Lebih Banyak Lupa
SRIPOKU.COM/mg2
Zulfan mantan Kepala BPKAD Palembang hadir menjadi saksi dalam persidangan kasus korupsi pengadaan lift, di Pengadilan Negeri kelas 1A, Palembang, Senin (17/12).(rangga erfizal) 

Laporan Wartawan Sripoku.com, Rangga Efrizal

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Sidang kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan lift di Kantor BPKAD Kota Palembang tahun 2016, kembali memanggil saksi-saksi. Salah satunya mantan kepala BPKAD, Zulfan hadir memberikan keterangan mengenai pengadaan lift.

Zulfan hadir memberikan keterangan pengadaan lift yang dikerjakan saat dirinya menjabat. Dalam sidang yang berlangsung sejak pagi tersebut, Zulfan lebih banyak mengatakan lupa dengan detail kebijakan yang telah diambil.

"Untuk detailnya saya lupa yang mulia, tidak ingat, saya hanya ingat dana anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan Rp 1,4 Miliar dan pemenang tander PT Jafri Sentosa setelah diberi tau PPK," jelasnya dalam persidangan, Senin (17/12).

Gubernur Sumsel Tentukan Tarif Batas Atas dan Bawah Angkutan Batubara di Jalan Khusus

Tahun 2019 Penyandang Disabilitas di Sumsel Bakal Mendapatkan Kartu Disabilitas. Ini Kegunaannya

Zulfan sebagai Pengguna Anggaran (PA), merencanakan secara umum pengadaan, mengumumkan, dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dirinya selaku Kepala BPKAD meminta kepada Kabid anggaran untuk merencanakan penganggaran pengadaan lift di tahun 2015.

"Perencaan lift dimulai tahun 2014, saat itu kantor BPKAD menempati gedung baru sehingga belum ada lift. Saya meminta Kabid anggaran agar merencanakan penganggaran pengadaan lift di tahun 2015."

"Anggaran perencanaan diambil dari BPKAD dari kegiatan belanja barang dan modal di Sekretariat BPKAD," ungkapnya.

Dalam sidang beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim Ketua Abu Hanifah SH MH, mengenai penunjukan pengawas proyek tidak dijawab secara gamblang oleh dirinya. Zulfan mengaku menyerahkan pengawasan dan pengerjaan proyek kepada KPA dan PPK.

"Untuk konsultan perencanaan itu ada biasanya anggaran berapa dan siapa konsultannya saya lupa. Saya hanya menandatangani surat pengantar saja. Kemudian ada laporan dari PPK dan KPA jika berkas lengkap dan siap lalu diserahkan ke Unit Pengadaan Lelang. Semua yang mengurus PPK dan KPA," jelasnya.

Selain itu, JPU juga memanggil 4 orang saksi lainnya yang merupakan konsultan pembangunan untuk dimintai keterangan yakni, Adi konsultan pengawas pengadaan lift, Sumantri, konsultan pengawas kerja bangunan, Masriadi pegawai swasta, Bayu pegawai swasta PT pelita Nusa indah saya pegawai terdakwa Marzuki. (mg2)

===

Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved