Berita Palembang

Bupati/Walikota Diminta Segera Tindaklanjuti SE Baru Penatausahaan KTP-el yang Rusak atau Invalid

Seluruh bupati/walikota diminta menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Surat Edaran Nomor 470.13/11176/SJ.

Bupati/Walikota Diminta Segera Tindaklanjuti SE Baru Penatausahaan KTP-el yang Rusak atau Invalid
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Bahtiar Baharudin, Kapuspen Kemendagri RI. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Menteri Dalam Negeri,melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar meminta seluruh bupati/walikota agar menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Surat Edaran (SE) Nomor 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid.

Dalam SE yang baru ini diatur mengenai pencatatan dan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid dalam proses pelayanan di wilayah masing-masing.

Selanjutnya, melakukan pengecekan terhadap KTP-el rusak atau invalid hasil pencetakan massal tahun 2011 sampai dengan 2013 yang ada di kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.

Apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid, dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar.

"Bupati/walikota agar menugaskan jajaran seluruh aparat Dukcapil setempat, camat, dan Satpol PP bergerak serentak di seluruh daerah melakukan pemusnahan KTP-el invalid atau rusak dengan cara dibakar," ungkap Bahtiar dalam rilisnya kepada Sripoku.com, Minggu (16/12/2018).

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru ini merupakan pengganti SOP sebelumnya yang hanya melakukan pengguntingan terhadap KTP-el invalid atau rusak.

Selain itu, Kemendagri mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, jajaran Dukcapil, camat, lurah dan kepala desa, Satpol PP dan juga aparat kepolisian serta aparat lainnya yang telah membantu pelaksanaan dari surat edaran ini.

Bahtiar mengungkapkan bahwa kebijakan ini dibuat semata-mata untuk memberikan kepastian, jaminan dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid serta menimbulkan isu- isu yang kontraproduktif di masyarakat.

"Kita semua berkepentingan agar pelaksanaaan Pemilu Serentak 2019 berjalan Luber dan Jurdil serta aman, damai, tertib dan lancar," ujarnya.

Bahtiar juga menyampaikan, sesuai arahan Mendagri, Berita Acara hasil pemusnahan KTP-el rusak atau invalid agar dilaporkan kepada Mendagri melalui Dirjen Dukcapil.

"Hal ini dilakukan sebagai langkah-langkah pengamanan terhadap tempat-tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dokumen negara agar terhindar dari pencurian dan penyalahgunaan dokumen negara," pungkasnya.

Berita Pagaralam - Baru Ditemukan 13 Situs Megalith di Pagaralam, Temuan Pertama di Kampung Megalit

Ini Kegiatan Angel Alfredo Vera Setelah Kembali Ke Argentina Dan Tak Melatih Sriwijaya FC Lagi

Jawaban PDI Perjuangan Terkait Tudingan Pengrusakan Baliho dan Bendera Demokrat Perang

Resmi Dinikahi Pria Indonesia, Ini 7 Fakta DJ Butterfly yang Jarang Diketahui hingga Video Viralnya

Daftar Aplikasi yang Dihapus Google Playstore karena Malware, Cek Apakah Ada di HP Anda

Minta Sabar! Ini Skema Manajemen Sriwijaya FC Ikat Pemain Hadapi Liga 2

Hati-hati Saldo OVO Anda Bisa Dipotong Diam-diam Oleh Driver Online Nakal, Ini Modusnya

===

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Ahmad Sadam Husen
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved