Berita OKI

Pertama di Sumsel , Raperbup Kerjasama Publik Akomodir Standarisasi Perusahaan Pers

"Salah satu upaya agar kita serius dalam mengelola media massa, agar kita berbenah melengkapi administrasi dan meningkatkan performa media yang kita k

Penulis: Mat Bodok | Editor: Budi Darmawan

Laporan wartawan Sripoku.com, Mat Bodok

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG --- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan H Oktaf Riady SH dihadapan ratusan wartawan dan perwakilan perusahaan media Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), mengajak insan pers untuk lebih serius menjalankan profesi. Dirinya juga mengajak pemilik perusahaan media untuk lebih profesional menjaring wartawan dalam mengelola media.

Himbauan ini disampaikannya dalam acara dalam acara Publik Hearing Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar dan Mekanisme Kerjasama Publikasi Media Massa antara Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) OKI dengan wartawan dan pemilik media di Komplek perkantoran Pemkab OKI Kota Kayuagung, Kamis (13/12/2018) kemarin.

"Salah satu upaya agar kita serius dalam mengelola media massa, agar kita berbenah melengkapi administrasi dan meningkatkan performa media yang kita kelola. Kami sangat apresiasi karena ini pertama di Sumsel," ujar Oktaf yang juga menganjurkan untuk ikut ujian kompetensi wartawan (UKW).

Kepala Diskominfo Dwi M Zulkarnain menjelaskan lebih rinci mengenai Rancangan Perbup ini terkait perubahan Nomenklatur tahun 2019 mendatang. Menurutnya dalam draf Perbup yang memuat 21 pasal mengatur mekanisme dan standar kerjasama publikasi.

"Salah satu perubahan dari nomenklatur yakni kerjasama media yang sebelumnya merupakan wewenang Bagian Humas, selanjutnya dialihkan ke Diskominfo," jelas Dwi pada hari ini pengajuan kerjasama harus disampaikan oleh pihak pimpinan media.

Dikatakan dia, tertib administrasi dalam pengelolaan kerjasama kemitraan publikasi ini hanya menambahkan sejumlah aturan baru.

"Pada prinsipnya secara keseluruhan masih menerapkan sistem yang telah ada di Subag Humas, jika ada penambahan, tidak lebih sebagai upaya tertib administrasi saja," terangnya.

Kasubag Humas Media dan Komunikasi Publik Adiyanto SPd mengungkapkan, sebelum Perbup disahkan, pihaknya memandang perlunya mendengar masukan dan saran dari awak media.

"Untuk permintaan pemaparan Perbup sengaja belum di undang. Kami menilai sebelum disahkan, terlebih dulu mendengar langsung saran dari awak media," ucap Adiyanto dihadapan 115 perwakilan pimpinan media yang hadir berdasarkan absen.

Diterangkan Adiyanto, tahapan kerjasama kemitraan publikasi yang tertuang dalam Perbup yakni, Pembukaan Penawaran, Verifikasi Administrasi dan Faktual, Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama, Negosiasi Harga, Media Order dan Pertangungjawaban.

“Verifikasi Administrasi berpedoman pada Undang-undang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers, lalu Verifikasi Faktual berupa penilaian terhadap Blanko Daftar Isian (Angket) untuk perusahaan media saat pengajuan penawaran kerjasama," terangnya.

Kijang Innova Terbalik Dihantam Truk dari Belakang di Depan Pintu Tol Unsri Indralaya

Salah Isi Jawaban PR, Ayah ini Tega Tendang dan Pukul Anak yang Masih 9 Tahun dengan Gantungan Baju

Dilanjutkan Adiyanto, tahapan berikutnya Kategori media berdasarkan hasil verifikasi yang akan dibagi dalam sejumlah tingkatan (Tier) kelengkapan administrasi dan peforma media massa

"Pembagian tingakatan ini mengacu pada indikator tertentu, misalnya, media cetak dengan satuan oplah, lalu media online dengan jumlah pengunjung (Viewer) dan luasan jangkau siar untuk media elektronik," jelas Adiyanto.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved