Berita Palembang

Jokowi Perintahkan Kementerian PU Melalui Koperasi agar Membeli Karet Warga dengan Harga Segini

Harga komuditas karet saat ini mencapai harga Rp 6000, hal ini telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.

Jokowi Perintahkan Kementerian PU Melalui Koperasi agar Membeli Karet Warga dengan Harga Segini
SRIPOKU.COM/RANGGA ERFIZAL
Ir. H. Joko Widodo dalam lawatan kerjanya Ke Palembang, Minggu, (25/11). Jokowi beserta beberapa menterinya membagikan SK perhutanan Sosial. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Berbagai Keluhan petani karet di Sumatera Selatan langsung disampaikan kepada orang nomor satu di Republik Indonesia Ir. H Joko Widodo dalam lawatannya kerjanya di Palembang tepatnya di Kawasan Hutan Wisata Punti Kayu Palembang, Minggu (25/11).

Hal tersebut diungkapkan Bambang Wahyudi (69), warga Veteran Jaya, Martapura, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan.

Menurutnya, harga komuditas karet saat ini mencapai harga Rp 6000, hal ini telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.

"Pak Jokowi, kalau bisa tidak hanya bantu kami soal perizinan perhutanan sosial. Tapi tolong juga harga karet yang hingga kini belum naik dan masih, di sekitar harga Rp 6000," ujarnya disela-sela penyerahan SK Tanah Sosial kepada masyarakat 10 kabupaten Kota di Sumsel.

Lanjutnya, dirinya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan jaminan hukum kepada masyarakat adat yang sudah sejak beberapa tahun terakhir ingin memiliki kepastian hukum pengelolaan tanah.

"Bapak Presiden kami warga mendapat dua hektar lebih mengenai izin pengelolaan tanah. Saya orang gak punya mendapatkan bantuan ini, alhamdulilah senang dan cukup meringankan beban. Saya sudah lama memintanya, dan hari ini sudah dikabulkan," ujarnya.

Dalam lawatan kerjannya, Joko Widodo membagikan sekitar 60 Surat Keputusan (SK) Izin Pengelolaan Hutan Sosial bagi masyarakat di 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Warga masyarakat yang mendapatkan SK berhak mengelola hutan sosial selama 35 tahun terhitung surat diberikan.

"Saat ini ada sekitar 12 juta hektar tanah yang akan dibagikan ke masyarakat dan, baru terealisasi 2,1 juta hektar kepada masyarakat yang bukan gede-gede. Kalau dulu tanah diberikan ke yang gede-gede saja, sekarang saya mau masyarakat yang kelola."

"Pemerintah ingin para petani yang mengelola tanah memiliki kepastian hukum dalam mengelola hutan sosial. Dengan adanya SK jelas, petani tidak bisa diganggu, kalau ada yang ganggu, tunjukin saja sertifikatnya pasti tidak berani ganggu," ungkap Jokowi.

Bagian Kesra Empatlawang Usulkan agar Guru Ngaji diberi Honor Mulai Tahun 2019

Erick Thohir Berbagi Pengalaman di Bumi Sriwijaya

Halaman
12
Penulis: Rangga Erfizal
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved