Berita Palembang

Meski Tegas Soal Angkutan Batubara, HD Siap Dengar Keluhan Sopir

"Pasti kita carikan solusinya, apalagi saya dulu juga pengusaha batubara. Soal pekerjaan kan tidak harus nyopir batubara bisa yang lain

Penulis: Rahmaliyah | Editor: Siti Olisa
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Gubernur Sumsel H Herman Deru SH MM 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Polemik angkutan batubara yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan masih terus berlangsung.

Bahkan dikabarkan sebanyak 1500 sopir angkutan batubara akan menggelar aksi demo guna mempertanyakan bagaimana nasib para sopir pasca adanya larangan melintas jalan umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Baca: 4 Pemain Persib Bandung Diduga Terlibat Pengaturan Skor Yang Merebak Melalui Medsos

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengaku, jika memang akan digelar aksi demo, ia akan siap untuk menerima semua aspirasi yang diutarakan oleh para sopir angkutan batubara.

"Ya tidak apa-apa, mungkin mereka mau mempertanyakan keputusan saya kemarin dan saya sebagai gubernur berusaha untuk memberikan solusi terbaik bagi mereka," ujarnya, Senin (19/11/2018).

Baca: Dipanggil DLHK Palembang Soal Limbah di Drainase, Pemilik Setujui Bangun IPAL

Menurut HD, keputusan yang telah ia keluarkan terkait larangan angkutan batubara melintas di jalan umum bukan tanpa alasan, aturan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan Minerba dari Kementerian ESDM.

Selain itu, ia juga banyak sekali menerima keluhan dari warga yang jalanannya dilintasi.

"Yang utama soal kemacetan karena memang banyak sekali kendaraan yang melintas, bahkan ada yang dikabarkan melahirkan di jalan karena ambulance terlambat mengantarkannya dan persoalan lainnya," jelas HD.

Baca: Polres Pagaralam Sudah Kantongi Identitas Pelaku Pembunuhan terhadap Siswa SMA Bernama Rega Orlanda

Mengenai terancamnya lapangan pekerjaan para sopir angkutan batubara, ia berjanji akan mencarikan solusi terbaik.

"Pasti kita carikan solusinya, apalagi saya dulu juga pengusaha batubara. Soal pekerjaan kan tidak harus nyopir batubara bisa yang lain, jika perlu nanti saya bantu carikan," jelasnya.

Baca: PT Taspen Salurkan CSR Bina Lingkungan ke Masjid Agung Palembang

Sementara itu, menangapi polemik angkutan batubara, Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI menjelaskan jika penyelesaian masalah angkutan batubara sesuai perintah Menteri Perhubungan, perlu adanya koordinasi dan mengikutsertakan kementerian lembaga terkait, termasuk operator maupun pemilik perusahaan batubara untuk membahas permasalahan yang ada sehingga dapat titik temu yang menjadi win-win solution.

Baca: Berdayakan Alumni IPDN, Dodi Diganjar Piagam Penghargaan dan Lencana Alumni Kehormatan IPDN

"Dari hasil rapat persoalan angkutan batubara ini bukan hal yang cukup mudah atau bisa cepat untuk diselesaikan, dari hasil rapat ini sudah dilaporkan ke Menhub secara tertulis. Dimana menyikapi hal ini perlu menggandeng kementerian ESDM, Kementerian Kemaritiman, dan kementerian lainnya hingga Korlantas Polri, jadi semua pihak. Kami pun mendorong pihak swasta yang membangun jalan khusus bagi angkutan batubara bisa dipercepat," jelasnya.

Budi menambahkan, jalan akses khusus untuk batubara sendiri memang telah disediakan namun masih ada yang bersenggolan dengan jalan nasional dan saat itulah perlu ditentukan apakah jalan nasional ini boleh atau tidak dilalui oleh angkutan batubara.

Baca: Polres Pagaralam Sudah Kantongi Identitas Pelaku Pembunuhan terhadap Siswa SMA Bernama Rega Orlanda

"Kalau tidak boleh maka yang dikhawatirkan semua aktifitas dipastikan kegiatan berhenti semuanya. Saya tadi sudah dengar sendiri dari Pak Menhub yang beliau menyampaikan ke Dirjen Perkeretaapian untuk segera percepatan pembangunan double track agar kereta api bisa mengangkut batubara dari lahat ke Palembang lebih banyak," ujarnya

Menurut Budi, Gubernur sebagai kepala daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan aturan soal perlintasan angkutan batubara di jalan umum.

"Pergub tetap berlaku, soal kendaraan yang melintas di jalan nasional akan kita kaji dulu, jika itu kehendak dari pemda dan bisa kita lakukan maka akan kita perkuat lewat peraturan menteri, jadi lebih diperkuat," tutup Budi.

====

Sumber:
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved