Berita Pagaralam

Berita Pagaralam: BPOM Sumsel Awasi Obat dan Makanan Sampai ke Tingkat Kelurahan di Pagaralam

Untuk mengawasi dan mensosialisasikan adanya bahaya makanan dan obat-obatan ditingkat kelurahan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sumsel

Berita Pagaralam: BPOM Sumsel Awasi Obat dan Makanan Sampai ke Tingkat Kelurahan di Pagaralam
SRIPOKU.COM/WAWAN SEPTIAWAN
KUNJUNGAN BPOM: Wakil Walikota Pagaralam Muhammad Fadli saat menerima kunjungan dari pihak BPOM Sumsel terkait pengkaderan petugas BPPOM di Kelurahan, Jumat (16/11/2018). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Wawan Septiawan

SRIPOKU.COM, PAGARALAM-- Untuk mengawasi dan mensosialisasikan adanya bahaya makanan dan obat-obatan di tingkat kelurahan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sumsel pada 2017 lalu telah membentuk kader BPOM di setiap kelurahan yang ada di Pagaralam.

Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dalam penggunaan dan pemakaian obat dan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kelurahan. Namun pada 2018 ini BPOM tidak lagi memiliki anggaran untuk kembali membina para kader BPOM yang sudah ada di kelurahan.

Untuk itu pihak BPOM Sumsel meminta program ini bisa dilanjutkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam melalui anggaran di kelurahan. Hal ini agar pengawasan dan edukasi tentang obat dan makanan yang beredar di masyarakat kelurahan.

Kepala BPOM Sumsel, Dra Hardaningsi mengatakan, pihaknya sengaja mendatangi Pemkot Pagaralam untuk mengkoordinasikan kelanjutan program kader BPOM yang ada di kelurahan. Pasalnya setelah selesainya pilot projek BPOM tentang pengkaderan pengawasan obat dan makanan ditingkat kelurahan.

"Kami melakukan koordinas bersama Wakil Walikota Pagaralam untuk mendiskusikan kelanjutan program pengawasan obat dan makanan ditingkat kelurahan oleh kader yang telah dibentuk pihak BPOM pada 2017 lalu," katanya.

Untuk itu pihak BPOM meminta Pemkot Pagaralam dapat melanjutkan program ini dengan menganggarkan dana untuk para kader BPOM yang sudah terbentuk.

"Tugas para kader ini memang tidak sama dengan BPOM yaitu melakukan tindakan jika ada temuan obat dan makanan yang berbahaya beredar dimasyarakat. Namun mereka hanya mengedukasi masyarakat tentang obat dan makanan berbahaya," jelasnya.

Wakil Walikota Pagaralam, Muhammad Fadli mengatakan, bahwa pihaknya sangat setuju dengan program tersebut. Namun juknis dan juklak harus ada payung hukumnya. Pasalnya jika tidak memiliki payung maka akan membahayakan para kader saat melakukan tugas mereka dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di tingkat kelurahan.

"Secara garis besar program ini sangat kita dukung karena dampaknya sangat bagus bagi kesehatan masyarakat dikelurahan karena apa saja obat dan makanan yang beredar dimasyarakat bisa diawasi agar masyarakat tidak mengkonsumsi obat dan makanan yang berbahaya," ujarnya.

Namun jika hal tersebut terkait dengan anggaran maka hal ini harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan beberapa OPD yang terkait. Hal ini agar anggarannya bisa dimasukan di OPD yang memang benar-benar sejalan dengan program tersebut.

"Namun melihat kondisi saat ini program ini baru akan bisa dimasukkan dalam anggaran Kota Pagaralam pada 2020. Pasalnya saat ini untuk dimasukan ke anggaran 2019 tidak bisa lagi. Jika tetap kita masukan nanti menjadi anggaran siluman," tegasnya.

====

Baca: Berita Palembang: Herman Deru Hadiahi Atlet Hockey Lapangan di Jakabaring Sport City

Baca: Belum Sempat Kuras Barang, Pemilik Rumah Keburu Pulang, Pelaku Cuma Dapat Kipas Angin

Penulis: Wawan Septiawan
Editor: pairat
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved