Berita Muba

Bupati Muba Bakal MoU dengan Kejari Muba Tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Bupati Musi Banyuasin (Muba), H Dodi Reza Alex dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muba bakal menandatangani Memorandum of Understanding

Bupati Muba Bakal MoU dengan Kejari Muba Tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
Dok Humas Pemkab Muba
Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin (tengah) didampingi Sekda Muba Apriyadi bersama Kajari Muba H Maskur, SH, MH membahas Rencana Mou tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) beberapa waktu lalu 

Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Baca: Pemkab Muba dan LIPI Kelola Buah Mangrove & Sabut Kelapa Menjadi Komodoti Unggulan

Baca: Berita Muba: Sekda Muba Lantik 11 Pejabat ASN dan 3 Lulusan STTD

Baca: Berita Muba: Muba Siaga 112 Sebagai Wujub Pelayanan Baik Menuju Muba Smart Regency

Selanjutnya poin-poin kerja sama pelaksanakan dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, PIHAK PERTAMA (PEMKAB MUBA) dapat meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA,( KEJAKSAAN NEGERI SEKAYU) selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK PERTAMA terlebih dahulu mengirim permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Kuasa kepada PIHAK KEDUA.

(4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumen kepada PIHAK KEDUA.

(5) Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK PERTAMA.

(6) Untuk melaksanakan kesepakatan ini PIHAK PERTAMA akan diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

(7) Dalam rangka penyelesaian masalah hukum, PARA PIHAK harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muba, H Yudi Herzandi MH, Jumat (2/11/2018).

"Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan wujud nyata peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik bagi Pemerintah Kabupaten Muba maupun bagi Kejari Muba."

Baca: Berita Muba: Raih Medali Emas, 2 Climber Muba Bidik Emas PON dan Pelatnas SEA Games

Baca: Sekda Muba : Pastikan Pengerjaan Proyek Tepat Waktu

Halaman
123
Editor: Sudarwan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved