Berita Muba

Bupati Muba Bakal MoU dengan Kejari Muba Tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Bupati Musi Banyuasin (Muba), H Dodi Reza Alex dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muba bakal menandatangani Memorandum of Understanding

Editor: Sudarwan
Dok Humas Pemkab Muba
Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin (tengah) didampingi Sekda Muba Apriyadi bersama Kajari Muba H Maskur, SH, MH membahas Rencana Mou tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) beberapa waktu lalu 

(4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumen kepada PIHAK KEDUA.

(5) Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK PERTAMA.

(6) Untuk melaksanakan kesepakatan ini PIHAK PERTAMA akan diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

(7) Dalam rangka penyelesaian masalah hukum, PARA PIHAK harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muba, H Yudi Herzandi MH, Jumat (2/11/2018).

"Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan wujud nyata peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik bagi Pemerintah Kabupaten Muba maupun bagi Kejari Muba."

Baca: Berita Muba: Raih Medali Emas, 2 Climber Muba Bidik Emas PON dan Pelatnas SEA Games

Baca: Sekda Muba : Pastikan Pengerjaan Proyek Tepat Waktu

"Hal ini menunjukkan bahwa pihak kejaksaan sebagai pengacara negara tidak saja berperan dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang-bidang hukum tertentu saja, tetapi juga berperan di bidang hukum yang lain seperti dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada instansi pemerintah," jelasnya.

Dijelaskan Yudi, kerjasama ini menunjukkan bahwa hubungan Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan terjalin dengan baik komunikasi FKPD dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publik akan terus bersinergi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan patuh hukum.

Sehingga harapan ke depannya dengan adanya kesepakatan bersama di bidang perdata dan tata usaha ini dibuat tujuannya adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Membantu Pemkab Muba dalam penyelesaian masalah hukum. (Rilis Humas Pemkab Muba)

=====

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved