Berita Palembang

Wagub Sumsel Mawardi Yahya Minta Organisasi Perangkat Daerah Perhatikan Sistem Pengarsipan

Mawardi Yahya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel memperhatikan dan mengutamakan sistem pengarsipan.

Wagub Sumsel Mawardi Yahya Minta Organisasi Perangkat Daerah Perhatikan Sistem Pengarsipan
Dok. Humas Pemprov Sumsel
Wagub Sumsel H Mawardi Yahya pada acara penyerahan E-Arsip dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional kepada pemerintah provinsi, di Auditorium Bina Praja, Selasa (16/10/2018). 

Padahal arsip memiliki peranan penting, bahkan jika diibaratkan arsip adalah darah.

Jika lalai terhadap pengarsipan bisa dipastikan organisasi tersebut menuju kematian.

Mustari mencontohkan, bagaimana di satu provinsi kehilangan arsip, sementara di lokasi tersebut telah dibangun kantor Walikota dan saat terjadi gugatan oleh masyarakat, dimenangkan oleh masyarakat.

Wagub Sumsel H Mawardi Yahya pada acara penyerahan E-Arsip dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional kepada pemerintah provinsi, di Auditorium Bina Praja, Selasa (16/10/2018).
Wagub Sumsel H Mawardi Yahya pada acara penyerahan E-Arsip dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional kepada pemerintah provinsi, di Auditorium Bina Praja, Selasa (16/10/2018). (Dok. Humas Pemprov Sumsel)

Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak bisa membuktikan dan provinsi tersebut tidak memiliki sistem pengarsipan yang baik.

Ditambahkan Mustari Irawan, dengan adanya E-Arsip dengan SIKD, diharapkan agar setiap lembaga memiliki arsip dan tatakelola yang baik.

"Aplikasi ini mendorong agar setiap lembaga kearsipan memiliki arsip dan tata kelola yang baik," katanya.

Baca: Berita Palembang: Wako, Wawako dan Pejabat Tinggi Pemkot Palembang tak Hadiri Rapat Paripurna

Ada 4 resume untuk sistem pengarsipan:

  • Pertama bagaimana cara menentukan sistem pengarsipan, 
  • Kedua adalah pengklasifikasian arsip, diharapkan seluruh OPD untuk bisa menyusunnya, 
  • Ketiga adalah jadwal resensi arsip (penentuan umur arsip), 
  • Keempat sistem keamanan akses dinamis arsip, yaitu menentu arsip mana saja yang bisa di akses masyarakat, mana yang tidak bisa di akses masyarakat.

Resume pengarsipan tersebut sah & di atur dalam undang-undang.

Mustari meminta agar pengelolaan arsip dapat dimasukkan pada Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), "Pengelolaan arsip didorong untuk masuk pada lakip. Kalau pengelolaan arsip buruk, maka tidak dapat diberi nilai B".

Dilanjutkan Mustari, Sumsel diberikan aplikasi E-arsip untuk mendukung tata laksana pemerintahan, dengan sistem arsip yang terdigitalisasi.

Aplikasi tersebut harus digunakan oleh Dinas Kearsipan dan dinas lainnya. (Rilis Humas Pemprov Sumsel)

Wagub Sumsel H Mawardi Yahya pada acara penyerahan E-Arsip dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional kepada pemerintah provinsi, di Auditorium Bina Praja, Selasa (16/10/2018).
Wagub Sumsel H Mawardi Yahya pada acara penyerahan E-Arsip dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional kepada pemerintah provinsi, di Auditorium Bina Praja, Selasa (16/10/2018).
Wagub Sumsel H Mawardi Yahya pada acara penyerahan E-Arsip dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional kepada pemerintah provinsi, di Auditorium Bina Praja, Selasa (16/10/2018).
Wagub Sumsel H Mawardi Yahya pada acara penyerahan E-Arsip dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional kepada pemerintah provinsi, di Auditorium Bina Praja, Selasa (16/10/2018). (Dok. Humas Pemprov Sumsel)
Editor: Sudarwan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved