Berita Palembang

Berita Palembang: Kearsipan Sering Dianggap Remeh. 19 Provinsi Pengelolaan Arsipnya Buruk

Tata kelola kearsipan secara umum masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dari instansi pemerintahan di berbagai daerah.

SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Penyerahan E-Arsip dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional kepada pemerintah provinsi, di Auditorium Bina Praja, Selasa (16/10/2018). 

Berita Palembang: Kearsipan Sering Dianggap Remeh. 19 Provinsi Pengelolaan Arsipnya Buruk

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Tata kelola kearsipan secara umum masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dari instansi pemerintahan di berbagai daerah.

Kepala Arsip Nasional, Mustari Irawan, mengatakan, walau telah menjadi program nawacita presiden dan pemerintah telah memberikan perhatian besar pada bidang kearsipan, realita di lapangan sungguh berbeda dan tidak sesuai seperti yang diinginkan.

Padahal arsip adalah bukti autentik atas kepemilikan aset sehingga tidak bisa dianggap remeh.

Baca: Hampir Sebulan Menduda, Terkuak Sosok Wanita Idaman Sule, Sinden Ini Jadi Sorotan

Baca: Berita Palembang: Meski Penumpang Zonk, Kereta Api Palembang-Prabumulih Tetap Beroperasi

Baca: Bakal Disambut Harnojoyo-Askolani, Ekspedisi Burung Migran di Taman Sembilang Banyuasin Lebih Meriah

Ia mencontohkan jika arsip di satu provinsi hilang, sementara di lokasi tersebut telah dibangun kantor walikota dan saat terjadi gugatan oleh masyarakat, maka bisa saja dimenangkan oleh masyarakat.

Sebab pemerintah tidak bisa membuktikan dan provinsi tersebut tidak memiliki sistem pengarsipan yang baik.

"Ya sangat disayangkan memang, padahal ini sangat berperan penting.  Sampai saat ini ada 19 provinsi yang pengelolaan arsipnya buruk," jelasnya usai acara penyerahan E-Arsip dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional kepada pemerintah provinsi, di Auditorium Bina Praja Selasa (16/10/2018).

Menurutnya, baru kali ini bidang kearsipan masuk dalam program arus utama.

Untuk itu, ia berharap pengelolaan arsip dapat dimasukkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

Baca: Video Penggusuran Lahan Warga Secara Paksa Untuk Pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang

Baca: Bak Langit dan Bumi, Terungkap Ternyata Begini Perbedaan Rumah Sule dan Lina Sesudah Bercerai!

"Pengelolaan arsip didorong untuk masuk pada lakip. Kalau pengelolaan arsip buruk, maka tidak dapat diberi nilai B".

Halaman
12
Penulis: Rahmaliyah
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved