Berita Palembang

15 Honorer Pemprov Sumsel Tak Bisa Ikut Tes CPNS Karena Umur, Pemprov Upayakan Beri Gaji Sesuai UMR

Adanya batasan usia maksimal 35 tahun saat proses pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berlangsung, tekadang menjadi polemik tersendiri.

15 Honorer Pemprov Sumsel Tak Bisa Ikut Tes CPNS Karena Umur, Pemprov Upayakan Beri Gaji Sesuai UMR
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Ketua Tim Panja Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera didampingi Pj Gubernur Sumsel, Hadi Prabowo usai melakukan Kunker ke Pemprov Sumsel, Kamis (27/9/2018) 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Adanya batasan usia maksimal 35 tahun saat proses pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berlangsung, tekadang menjadi polemik tersendiri .

Pasalnya, dengan pembatasan tersebut membuat harapan honorer khususnya Kategori 2 (K2) di Lingkup Pemprov Sumsel yang sudah berusia diatas 35 tahun, untuk bisa ikut CPNS pupus sudah. Padahal mereka telah mengabdi puluhan tahun.

Baca: Baru Sebulan Dilaunching, Beras Sachet Kemasan 200 Gram Bulog Jadi Primadona Wong Kito

"Ada sekitar 15 honorer K2 kita yang usianya sudah 40 tahun keatas. Dengan regulasi ini maka pupus sudah harapan mereka untuk bisa diangkat menjadi PNS," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sumsel, Muzakir, usai pertemuan kunjungan anggota Panja Komisi II DPR RI, Kamis (27/9/2018)

Muzakir mengatakan, sejauh ini pihaknya berupaya agar tetap bisa memberikan kesejahteraan pada honorer K2 yang telah mengabdi puluhan tahun di lingkup Pemprov Sumsel khususnya, mulai dari tunjangan hingga gaji senilai Rp 2.350.000 (sesuai UMR).

Baca: Gandeng Beberapa Ilmuan Luar Negeri, Mahasiswa PPs Unsri Bahas Isu Kebakaran Hutan

"Kami yang di daerah tak bisa mengatur atau merubah regulasi soal honorer ini, semua keputusan ada di pusat. Untuk itulah kami menyampaikan ke anggota DPR agar dapat turut mendorong regulasi tersebut dapat relaksasi. Mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun ada prioritas," ujarnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel, Hadi Prabowo menambahkan untuk pengangkatan status dari honorer K2 menjadi PNS telah diatur oleh regulasi pusat. Sebagai pemda, hanya bisa menunggu dan melaksanakan sesuai regulasi yang ada.

Baca: Identitas Nyaris Terbongkar, Lucinta Luna Marah KTP-nya Diminta Atta Halilintar, Sampai Tunjuk Muka!

"Jika regulasi tetap seperti ini, maka akan sulit bagi kita untuk melakukan pengangkatan PNS. Khususnya bagi honorer yang sudah lama bertugas dan mengabdi di daerah kita. Kita harapkan nantinya dengan dorongan dari DPR RI ini dapat mendorong perubahan regulasi agar ada kemudahan bagi para honorer menjadi PNS," katanya

Menanggapi persoalan Honorer K2 tersebut Ketua Tim Panja Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan cukup mengapresiasi langkah Pemprov Sumsel bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sudah membuat road map yang cukup baik termasuk membuat evaluasi analisis kebutuhannya sehingga diharapkan antara formasi CPNS yang dibuka dengan kebutuhan dilapangan bisa matching.

Baca: Identitas Nyaris Terbongkar, Lucinta Luna Marah KTP-nya Diminta Atta Halilintar, Sampai Tunjuk Muka!

"Kami juga mengapresiasi atas sosusi yang diberikan BKN untuk menyelesaikan permasalahan terkait honorer K2," ujarnya

Halaman
12
Penulis: Rahmaliyah
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved