Pasca Asian Games Komisi XI DPR RI Monitoring Aset Negara di Sumsel 'Jangan Sampai Terbengkalai'

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pasca perhelatan Asian Games 2018, rombongan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan monitoring semua aset negara.

Mereka meminta agar semua fasilitas yang telah ada saat ini tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Baca: Listrik di Empatlawang Sering Padam Jadi Penyebab Lambatnya Penertiban Dokumen Kependudukan

Apalagi dengan adanya pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun mulai dari jalan tol, Light Rail Transit (LRT), jembatan, hingga renovasi venue yang ada di JSC, sudah memberi nilai jual untuk sisi pariwisata di Sumsel.

Selain itu, menurut Ketua tim kunjungan DPR RI Komisi XI Achmad Hafisz Tohir, Sumsel juga telah mempunyai fasilitas olahraga yang memadai. Jika tidak didukung dengan keberlanjutan event olahraga lain pasca Asian Games, maka akan hanya jadi aset/barang yang tak bernilai.

Baca: LIVE STREAMING dan PREVIEW Pertandingan Liverpool Vs Chelsea di Piala Liga Inggris

"Untuk itu aset negara yang sudah ada di provinsi Sumsel ini, harus bisa jadikan modal dasar untuk mencari kegiatan industri yang berbasis pariwisata dan event olahraga lainnya," ujarnya, Rabu (26/9/2018)

Ia juga menilai dari industri pariwisata dan UMKM selama perhelatan Asian Games lalu sudah cukup meyentuh. Hal ini harus terus dijaga dan ditingkatkan lagi agar bisa mensejahterakan rakyat.

Baca: PSSI Era Kepemimpinan Edy Rahmayadi, Berikut Jumlah Kuburan Suporter Indonesia

Pihaknya, selaku wakil rakyat yang ada di DPR akan terus mendukung sepanjang infrastruktur yang ada itu bisa meningkatkan perekonomian rakyat yang ada di Sumsel. Karena sasaran dana APBN yang sangat besar digelontorkan ke Sumsel itu pertumbuhan ekonomi agar bisa mensejahterakan rakyat.

"Ketika dana APBN tersebut tidak bisa mensejahterakan rakyat maka ini yang dipersoalkan, sebab provinsi lain tidak mendapatkan anggaran yang sebesar Sumsel. Oleh karenanya, aset yang ada terus dijaga,"ungkapnya.

Baca: Aturan UU Larang Kepala Daerah Rangkap Jabatan, Mendagri Sebut Tak Jadi Masalah

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Hadi Prabowo mengatakan, dalam proses monitoring yang dilakukan untuk penegasan, apa yang harus disempurnakan dan dimanfaatkan oleh Pemprov.

Pemprov pun, kata Hadi, sudah siap dengan pembentukan kepemilikan BUMD untuk mengelola dari infrastruktur yang terkait dengan aset-aset untuk pelaksanaan cabang olahraga kemarin.

Baca: Aturan UU Larang Kepala Daerah Rangkap Jabatan, Mendagri Sebut Tak Jadi Masalah

"kita akan berikan target pada BUMD yang akan mengelola, sebab BUMD harus mandiri kemudian bisnis plannya juga harus diserahkan ke Pemda, dan Pemda akan melakukan pengendalian," ujarnya.

Sebagai mantan tuan rumah Asian Games, Provinsi Sumsel khususnya Kota Palembang akan tetap mengarah sebagai ikon Kota Olahraga, apalagi kedepan juga ada Politeknik olahraga dan fasilitas olahraga lainnya di JSC.

Baca: APPKTM dan HTM Target Kuasai Penjualan Hingga Tingkat Kelurahan di Palembang

Terkait LRT yang menjadi salah satu aset negara, Hadi menjelaskan, penyelesaian dan penyempurnaan operasional LRT masih dalam proses, beberapa stasiun LRT pun masih dikerjakan. Dari 13 stasiun, baru selesai sembilan stasiun yang rampung. Sejauh ini pengelolaan LRT masih menjadi wewenang Kementerian Perhubungan.