Berita Palembang

Miliki Izin Lengkap, Perusahaan Batubara di OKU Utamakan Pendekatan Dialogis kepada Warga

Untuk itu, merespons aksi demo beberapa warga, perusahaan akan mengutamakan pendekatan dialogis untuk mencari solusi bersama

Miliki Izin Lengkap, Perusahaan Batubara di OKU Utamakan Pendekatan Dialogis kepada Warga
www.fool.com
Tambang Batubara. 

Dedi menerangkan aksi demo beberapa warga itu diduga dipengaruhi oleh provokasi pihak luar yang ingin mengganggu investasi di daerah.

“Kalau dari pihak pemda terutama Pak Bupati justru mendorong perusahaan agar segera melakukan penambangan batubara, karena hasilnya dapat memberikan multiplier effect positif bagi ekonomi daerah,” ucapnya.

Baca: Hutang Pemrov Sumsel Rp 15 Miliar. DPRD Sumsel : Idealnya Berakhir Jabatan Semua Hutang Dibayar

Dia menjelaskan sebenarnya pertambangan batubara tetap dikuasai negara, sementara perusahaan hanya sebagai kuasa pertambangan atau kontraktor saja.

Semua perizinan diperoleh dari pemerintah pusat yang diketahui oleh pemerintah daerah.

“Ini yang banyak masyarakat tidak tahu. Nanti ada bagian royalti, ada bagian untuk pemda, jadi aturannya jelas. Inilah yang tidak terekspose oleh warga,” paparnya.

Baca: Hutang Pemrov Sumsel Rp 15 Miliar. DPRD Sumsel : Idealnya Berakhir Jabatan Semua Hutang Dibayar

Selain itu, lanjut dia, serapan tenaga kerja untuk pertambangan batubara juga cukup besar untuk tambang seluas 20 hektare.

“Coba bandingkan dengan kelapa sawit yang kerja hanya 2 orang per hektare,” tuturnya.

Di sisi lain, menurut dia, perusahaan akan bekerjasama dengan BUMD sebagai penyedia sarana transportasi. Supir dari jasa transportasi juga akan diutamakan dari warga lokal.

Baca: Hutang Pemrov Sumsel Rp 15 Miliar. DPRD Sumsel : Idealnya Berakhir Jabatan Semua Hutang Dibayar

“Mungkin beberapa warga diprovokasi oknum sehingga tidak memahami secara utuh. Padahal, yang perusahaan lakukan justru menggerakkan ekonomi daerah. Ambil contoh lagi, perusahaan sedang mengebor 3 titik untuk pemenuhan air bersih bagi warga,” jelasnya.

Terkait aksi demo dan pemblokiran akses jalan, dia menerangkan, akses jalan tersebut sebenarnya sudah dihibahkan warga ke pemda namun aktenya belum diubah. Dari situ muncul kesalahpahaman yang berujung aksi demo warga ke DPRD.

Baca: APPKTM dan HTM Target Kuasai Penjualan Hingga Tingkat Kelurahan di Palembang

Halaman
123
Editor: Siti Olisa
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved