Aturan UU Larang Kepala Daerah Rangkap Jabatan, Mendagri Sebut Tak Jadi Masalah

Rangkap jabatan kepala daerah kini sedang hangat dibincangkan publik, lantaran saat ini induk sepakbola olahraga nasional PSSI

Aturan UU Larang Kepala Daerah Rangkap Jabatan, Mendagri Sebut Tak Jadi Masalah
KOMPAS.com / Wijaya Kusuma
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara Peringatan Hari Otda 2016 di Alun-alun Wates Kulonprogo,Senin (25/04/2016) menyampaikan, Kulonprogo juara pertama karena punya keunggulan program bedah rumah tanpa APBD. 

SRIPOKU.COM -- Rangkap jabatan kepala daerah kini sedang hangat dibincangkan publik, lantaran saat ini induk sepakbola olahraga nasional PSSI yang diketuai Edy Rahmayadi juga sekaligus menjabat sebagai Gubernur Sumut.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik membenarkan terdapat aturan yang mengatur rangkap jabatan kepala daerah di organisasi olahraga.

Ia mejelaskankan hal tersebut diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 56 PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Aturan itu, memuat larangan bagi pejabat struktural dan jabatan publik menjadi pengurus komite olahraga nasional di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Baca: Edy Rahmayadi Rangkap Jabatan, Mendagri Tjahjo Kumolo Sebut tak Jadi Masalah

Baca: Jadwal Pertandingan Liga Spanyol Pekan Ke-6 Malam Ini, Tim Besar Rebutan Tahta Klasemen

Namun, regulasi itu tak secara jelas melarang keterlibatan pejabat publik dalam kepengurusan induk olahraga.

"Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri secara simultan mengimbau kepada kepala daerah, wakil kepala daerah untuk tidak ikut serta menjadi pengurus dalam induk olahraga," ujar Akmal.

Menurutnya, olahraga harus diurus penuh waktu dan tak boleh dijadikan sambilan karena tanggung jawab yang besar. Karena, kepala daerah telah diberi amanat melayani masyarakat. Kewajiban ini juga harus dilakukan penuh waktu dan memiliki bobot sama beratnya.

Akmal juga merinci aturan tambahan terkait hal ini. Kemendagri telah menerbitkan Surat No. IX.800/33/Sj tanggal 14 Maret 2016 yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Pusat.

Hal ini ditujukan agar kewajiban sebagai kepala daerah tak terganggu tanggung jawab sebagai pengurus organisasi olahraga.

"Organisasi olahraga diminta agar mencabut keputusan atau tidak mengangkat kepala daerah atau wakil kepala daerah, pejabat struktural dan fungsional serta anggota DPRD dalam fungsionaris atau kepengurusan KONI," tandasnya.

Halaman
12
Penulis: Reigan Riangga
Editor: Reigan Riangga
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved