Breaking News:

Berita Palembang

Talang Buluh Status quo Palembang Ingatkan Pemkab Banyuasin tak Berikan Izin Bangunan.

Setelah diketahui Pemkab Banyuasin diduga telah memberikan izin untuk berdirinya Pusat Pendidikan Mustria

Penulis: Yandi Triansyah | Editor: Yandi Triansyah
SRIPOKU.COM/YANDI TRIANSYAH
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sulaiman Amin. 

Laporan Wartawan Sripoku.com Yandi Triansyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - - Persoalan tapal batas yang melibatkan wilayah Palembang dan Banyuasin kembali muncul kepermukaan.

Setelah diketahui Pemkab Banyuasin diduga telah memberikan izin untuk berdirinya Pusat Pendidikan Mustria Sriwijaya Agama Budha dan Vihara yang kabarnya sebagai pusat pendidikan agama Budha se-Asia Tenggara di wilayah Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa.

Pemerintah Kota Palembang meminta proses perizinan yang dikeluarkan oleh Pemkab Banyuasin terkait pembangunan pusat pelatihan pendidikan agama, di wilayah Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa untuk ditunda dulu.

Sebab persoalan tapal batas di wilayah Talang Buluh masih dibahas di tingkat provinsi dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selama pembahasan tersebut belum mengeluarkan keputusan maka segala aktifitas pembangunan dan perizinan untuk ditunda terlebih dahulu sampai status wilayah tersebut jelas.

"Wilayah Talang Buluh masih status quo masih dibahas oleh pemerintah kota Palembang, Banyuasin ke pemerintah provinsi dan Mendagri jadi kami harap jangan ada dulu pembangunan sebab izinnya akan bermasalah di kemudian hari, " kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang Sulaiman Amin, Selasa (4/9/2018) saat dihubungi.

Wilayah Talang Buluh menurut Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 1988 lokasi masih masuk wilayah Kota Palembang.

Sedangkan wilayah Tegal Binangun menurut PP yang sama masuk wilayah administrasi Banyuasin.

Tapi karena masyarakat Talang Buluh yang ingin masuk ke wilayah Banyuasin dan sebaliknya warga Tegal Binangun ingin masuk wilayah Palembang maka ada pembahasan di tingkat provinsi hingga Kemendagri.

"Tapi hingga saat ini belum ada keputusan oleh karena itu kami meminta untuk tidak melakukan aktifitas yang menyangkut pemberian izin dan sejenisnya, " katanya.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved