Berita Palembang

Pengamat Politik: KPU Hanya Penyelenggara, Bukan yang Memberi Kewenangan Menunda

Menurutnya, untuk hasil Pilgub Sumatera Selatan dan Kota Palembang setelah ada gugatan Mahkamah Konstitusi.

Pengamat Politik: KPU Hanya Penyelenggara, Bukan yang Memberi Kewenangan Menunda
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Pengamat Politik Tatanegara FH Unsri, Dedeng Zawawi SH MH. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pengamat Politik Tatanegara FH Unsri, Dedeng Zawawi SH MH, menanggapi pesimis upaya Tim advokasi pasangan Sarimuda-Abdul Rozak meminta KPU Palembang menunda pleno penetapan pemenang walikota terpilih pasangan calon (Paslon) Harnojoyo-Fitrianti Agustinda pada, Minggu (12/8/2018).

"Ini ranah hukum bukan ranah politik. KPU harus tegas karena misalnya kalau perangkatnya sudah kuat, hukumnya sudah pasti, harus dilaksanakan."

"Karena KPU ini ranahnya hanya penyelenggara. Dia bukan yang memberi kewenangan menunda apa tidak," ungkap Dedeng usai menjadi narasumber gelaran Ngopi Bareng #BungFK di Kedai Tiga Nyonya, Sabtu (11/8/2018).

Menurutnya, untuk hasil Pilgub Sumatera Selatan dan Kota Palembang setelah ada gugatan Mahkamah Konstitusi.

Kalau MK sudah memutuskan pihak pemenang, maka KPU selaku penyelenggara Pilkada harus menetapkan pemenang setelah MK ada putusan.

Dedeng mengatakan, sekarang Pilgub Sumsel dimenangkan Herman Deru-Mawardi Yahya.

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Paslon nomor 4, maka KPU harus menetapkan pemenang.

Demikian juga untuk Pilkada Kota Palembang, harus menetapkan pasangan Harnojoyo-Fitrianti Agustinda.

"Kalau ada pihak lain mempermasalahkannya yakni setelah penetapan KPU."

Halaman
12
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Ahmad Sadam Husen
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved