Prabowo - SBY Memanas, Ini 3 Fakta Sandiaga Uno Jadi Cawapres, PKS Dapat Kursi Wagub DKI 

SRIPOKU.COM - Hubungan Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono memanas. 

Munculnya nama Sandiaga Uno digadang-gadang menjadi Cawapres Prabowo, membuat Partai Demokrat sedikit tersentak. 

Meskipun, pihak Gerindra mengatakan jika nama AHY tetap masuk dalam kandidat cawapres Pabowo.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, saat ini kandidat calon wakil presiden pendamping ketua umumnya, Prabowo Subianto, tersisa dua nama.

Adapun dua nama itu adalah politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) dan kader Partai Gerindra yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

"Sampai dengan tadi ada dua nama, pagi tadi. Pak AHY dengan Pak Sandi ya," kata Muzani di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018).

Ia menambahkan, dua nama tersebut terus dibahas bersama partai-partai yang berencana mengusung Prabowo sebagai capres seperti Partai Demokrat, PKS, dan PAN.

Karena itu, kata Muzani, sepanjang hari Rabu (8/8/2018), Partai Gerindra terus bertemu dengan pimpinan partai-partai tersebut.

"Jadi dikonsultasikan dari pagi sampai malam, ini dikonsultasikan. Hasilnya ya malam ini mau kami putuskan," ujar Muzani.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno masuk dalam kandidat calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Fadli saat ditanya wartawan ihwal beredarnya nama Sandiaga dalam kandidat cawapres Prabowo.

"Ya masih wacana ya. Ada yang usul," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Fadli mengatakan, nama Sandiaga diusulkan bukan oleh Partai Gerindra, melainkan dari eksternal.

Namun, ia enggan mengungkapkan pihak yang mengusulkan Sandiaga sebagai cawapres Prabowo.

Ia mengatakan, pihak yang mengusulkan Sandiaga sebagai cawapres Prabowo bisa berasal dari partai yang selama ini intensif menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra atau kelompok tertentu.

"Saya kira dari luar ya (usulnya)," ujar Fadli.

Prabowo Jenderal Kardus

Politikus Partai Demokrat Andi Arief, lewat kicauan di Twitter, menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai jenderal kardus.

Pernyataan keras tersebut disampaikan setelah batalnya pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum Partai Demokrat, SBY, yang sedianya berlangung malam ini di bilangan Kuningan, Jakarta.

"Prabowo ternyata kardus, malam ini kami menolak kedatangannya ke kuningan. Bahkan keinginan dia menjelaskan lewat surat sudah tak perlu lagi. Prabowo lebih menghatgai uang ketimbang perjuangan. Jendral kardus," tulis Andi Arief melalui akun twitter @AndiArief_, Kamis (8/8).

Andi melanjutkan, dirinya pun semakin ragu dengan ketegasan Prabowo. "Dia bukan strong leader, dia chicken," ujar Andi.

Berikut pernyataan keras Andi Arief di Twitter

 Pengamat: Jika Prabowo Duet dengan Sandiaga, PKS Dapat Kursi Wakil Gubernur DKI

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengaku tidak kaget kalau mendengar akhirnya hubungan Partai Demokrat dan Gerindra retak.

Apalagi jika yang menjadi dasar keretakan koalisi adalah logistik yang terlihat disanggupi oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Saya tidak kaget kalau Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno, karena kalau dasarnya logistik ya akan begitu," ujar Hendri Satrio kepada Tribunnews.com, Rabu (8/8/2018).

Dia melihat kalau benar Prabowo akan menggandeng Sandiaga, maka koalisi yang akan terjalin adalah antara Gerindra dan PKS serta PAN.

"Kalau pilih Sandi, maka pasti Prabowo dengan PKS," jelasnya.

Dengan begitu pula, PKS akan mendapat kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan ditinggalkan Sandiaga.

"PKS kemungkinan akan mendapatkan jatah wakil Gubernur Jakarta," paparnya.

Jika Gerindra, PKS dan PAN berkoalisi, maka cukup untuk mengusung pasangan Capres-Cawapres di Pilpres. Dimana Suara Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen), Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen), dan Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen).

Untuk diketahui Ketentuan ambang batas pencapresan presidential threshold (PT) 20 persen.

Diberitakan, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief bahkan dengan keras menyatakan kekecewaanya terhadap kubu Prabowo.

Andi menyebut Prabowo Jenderal Kerdus karena lebih mementingkan uang daripada partai.

"Jenderal Kardus punya kualitas buruk, kemarin sore bertemu Ketum Demokrat dengan janji manis perjuangan. Belum dua puluh empat jam mentalnya jatuh ditubruk uang Sandi Uno untuk meng-entertain PAN dan PKS," dikutip dari akun Twitter Andi Arief, Rabu malam (8/8/2018).

Saat dikonfirmasi Andi Arief membenarkan tulisannya tersebut. Ia mengaku kecewa karena Prabowo lebih mementingkan uang daripada perjuangan.

"Bahwa di luar dugaan kami ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar. Sandi uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing 500 M menjadi pilihannya untuk Cawapres. benar-benar jenderal di luar dugaan," katanya

Hatta Rajasa Mendadak Temui SBY Tadi Malam, Gara-gara 'Jenderal Kardus'?

Hubungan Partai Gerindra dengan Partai Demokrat memanas bahkan koalisi yang akan dibangun untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 terancam bubar.

Hal ini setelah pernyataan mengejutkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut Prabowo Subianto sebagai "jenderal kardus".

Andi juga menyebut, rencana Prabowo ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Kuningan, Raqbu malam ini batal, karena ditolak.

Di tengah situasi yang memanas itu, mantan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa tampak menyambangi kediaman SBY di Kuningan, Jakarta, Rabu (8/8/2018) malam.

Mengendarai sedan berwarna hitam, Hatta yang juga besan SBY ini enggan turun dari mobilnya dan langsung masuk ke dalam rumah.

Selang beberapa waktu, sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat berkumpul di rumah ketua umum mereka.

Tampak di rumah SBY, Sekjen Hinca Panjaitan, Ketua DPP Demokrat Imelda Sari K, Wakil Ketua KPP Boyke Novrizon dan pengurus lainnya.

"Saya tidak tahu. Saya diminta segera datang oleh Pak SBY," jelas Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat, Ferdinand Hutahaean yang juga datang malam itu.

Belum ada pernyataan resmi dari Demokrat mengenai dipanggilnya pengurus ke kediaman SBY.