Pemilihan Walikota Palembang

Ada Gugatan, KPU Tunda Pleno Rekap Hasil Penghitungan Suara Pilkada Palembang

KPU Palembang dengan ini tidak dapat melakukan Pleno Penetapan Paslon terpilih karena adanya gugatan

Ada Gugatan, KPU Tunda Pleno Rekap Hasil Penghitungan Suara Pilkada Palembang
SRIPOKU.COM/SYAHRUL HIDAYAT
Warga melakukan pencoblosan di TPS 17 samping Kelenteng Dwi Kuan Im 10 Ulu Palembang pada Pilkada Serentak 2018, Rabu (27/6/2018). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rangga Erfizal

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pleno penetapan pasangan calon terpilih hasil rekap suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang, nampaknya masih akan diundur hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, salah satu pasangan calon nomor urut 2 pada Pilkada Kota Palembang Ir H Sarimuda MT dan Ir Kgs H Abdul Rozak, MSc, melalui tim advokasinya telah mendaftarkan gugatan permohonan perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak pada 28 Juni lalu.

Baca: Daftar Lagu Dangdut Terpopuler Selama 2018, No 1 Tembus Hingga 2,5 Juta Viewers!

Baca: Jadwal Live Streaming Sriwijaya FC vs Mitra Kukar, Setelah Ditinggal 8 Pemain, Selasa (17/7/2018)

"KPU Palembang dengan ini tidak dapat melakukan Pleno Penetapan Paslon terpilih karena adanya gugatan yang dilayangkan pada tanggal 9 Juni."

"Dengan begitu perkara ini masih menunggu hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi," ujar Abdul Karim Nasution, salah satu anggota komisioner KPU.

Dikatakan Karim, dalam aturan Menteri Dalam Negeri, terkait pengusulan pengesahan dan pelantikan kepala daerah terpilih disebutkan salah satu dokumennya adalah Surat Keterangan Tidak ada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

Baca: Kisruh Bendera yang Dipakai Zohri, Ini Perbedaan Mendasar Antara Bendera Indonesia dan Polandia

Baca: Rayakan Pesta Ulang Tahun, Penampilan Teman-teman Aurel Hermansyah Jadi Sorotan Netizen

"Pada tanggal 23 Juli 2018 nanti adalah hari di mana Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi meregistrasi semua permohonan PHP ke dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) untuk Perkara PHP."

"Dengan dasar Surat MK tersebut lah, satker yang tidak ada permohonan PHP ke MK, dapat menetapkan Paslon Terpilih," ungkapnya Senin (16/7).

Untuk itu KPU Palembang saat ini masih menunggu jadwal sidang yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Gugatan telah terdaftar di MK. Sampai saat ini kami masih menunggu jadwal dan panggilan sidang oleh MK," tutup Karim.

Penulis: Rangga Erfizal
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved