Pemilihan Walikota Palembang

Penetapan Walikota Palembang Terpilih Masih Tunggu Buku Register Perkara Konstitusi

Jika mengacu pada Peraturan MK no 5/2017 pasal 7 ayat 2, ada syarat ambang batas yang ditetapkan jika aduan itu akan diproses.

Penetapan Walikota Palembang Terpilih Masih Tunggu Buku Register Perkara Konstitusi
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Palembang, Firamon Syakti, S.Kom M.Kom. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Palembang, Firamon Syakti, S.Kom M.Kom menyatakan, penetapan Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih periode 2018-2023 hasil Pilkada 27 Juni 2018 lalu, masih menunggu Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi semua KPU yang melaksanakan Pilkada 2018, menunggu Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK), dimana pada 23 Juli 2018 nanti adalah hari kepaniteraan MK meregistrasi semua permohonan PHP (Perkara Hasil pemilu) kedalam buku register perkara konstitusi untuk perkara PHP," ungkap Firamon Syakti.

Menurut Firamon, nantinya akan diketahui perkara sengketa hasil Pilkada di daerah mana saja yang diproses dan ditolak, yang disampaikan kepanitiaan MK ke KPU RI dan diteruskan ke bawah.

Termasuk nasib hasil rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2018 yang telah dilakukan KPU Palembang pada 4 Juli lalu bermasalah ataukah tidaknya.

"Jika diputuskan ditolak laporannya, maka akan diikuti peraturan yang berlaku, yaitu 3 hari dari itu akan ditetapkan pemenang Pilkada."

"Dengan dasar itulah KPU RI akan meneruskan kepada 31 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 154 KPU Kabupaten/kota," jelas Firamon.

===

Firamon mengatakan, dirinya tetap menghormati pasangan calon yang tidak puas terhadap hasil Pilkada Palembang, untuk melakukan upaya hukum khususnya ke MK.

Namun dirinya menilai, jika mengacu pada Peraturan MK no 5/2017 pasal 7 ayat 2, ada syarat ambang batas yang ditetapkan jika aduan itu akan diproses.

"Disebutkan dalam aturan itu, jika kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen, dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir," katanya.

Apabila dikalkulasi, jumlah sah sebanyak 757.156 x 0,5% = 3.785 suara.

Sementara hasilnya, selisih paslon terbanyak dengan dibawahnya urut sebanyak 65.213 suara.

"Bukan kita mau mendahului, tapi selisih suaranya tidak memenuhi syarat," pungkas Firamon.

===

Baca: Tak Disangka, Kejiwaan Manusia Bisa Dijelaskan Simpanse

Baca: AKBP YM Langsung Dimutasi Setelah Videonya Aniaya Wanita & Anak Viral di Medsos, ini Posisi Barunya

Baca: Ini Pesan Presiden Joko Widodo saat Serahkan 6.000 Sertifikat Tanah di Sumsel

Baca: Fakta Video Wanita dan Anak Dianiaya Pria Berbaju ‘Polisi’, Terungkap Sosok dan Nasibnya Kini

Baca: Dilepas Sriwijaya FC, Kemana Rahmad Darmawan Mencari Klub Baru? Ini Pengakuannya

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Ahmad Sadam Husen
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved