Berita Palembang

Sidang Pleno KPU Kota Palembang Diwarnai Interupsi dan Walk Out dari Saksi Paslon 

Rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat Kota Palembang yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang berjalan alot.

SRIPOKU.COM/RANGGA ERFIZAL
Sidang Pleno yang berlangsung di KPU Kota Palembang, Rabu, (4/7/2018) 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rangga Erfizal

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat Kota Palembang yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang berjalan alot.

Pasalnya baik pada penghitungan suara tingkat Provinsi dan Kota, terjadi silang adu pendapat yang mengakibatkan para saksi memutuskan walk out (keluar) dari jalannya sidang.

Sebelum jalannya penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur saksi Paslon nomor urut 4, Dodi-Giri menginterupsi jalannya sidang. Alex Andonis dari tim saksi Paslon nomor 4 mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat. 

"Pimpinan rapat sebelum dimulai, paslon 4 menyampaikan keberatan menyangkut DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena yang disajikan KPU Palembang pada proses Pilgub bukan berdasarkan DPT yang ditetapkan KPU Palembang."

"Karena berdasarkan berita acara DPT yang ditetapkan adalah DPT Pilkada Palembang bukan DPT untuk Pilgub Sumsel," ujar Alex Andonis disela rapat pleno, Rabu (4/7/2018).

Baca: Cerita Korban Selamat KM Lestari Maju, 10 Jam Terjebak, Kedinginan hingga Kelaparan dalam Gelap

Selain itu, saksi Paslon nomor urut 4 juga menyampaikan bahwa pada proses pilkada lalu, saksi nomor urut 4 tidak menerima DPT yang ada di masing-masing TPS sehingga saksi nomor 4 tidak bisa mengkroscek DPT apakah ada pemilih ganda ataupun tidaknya.

"Dan ini telah sudah ditindaklanjuti oleh tim advokasi paslon 4. Kami keberatan atas DPT ini," tegasnya. 

Ketua KPU Palembang Syarifudin, menanggapi jika adanya saksi Paslon yang mengajukan keberatan akan dicatat pada formulir DB2. 

Pihaknya meminta keberatan tersebut dilaporkan kepada Panwaslu ataupun Bawaslu Sumsel karena menjadi ranah badan pengawas pemilu.

"Tentu kita tidak bisa melakukan pemilihan ulang. Pengadilan panwas dan Pengadilan lah yang bisa merubah rekomendasi. KPU tidak berhak mengadakan pemilihan ulang," ungkap Syarifudin.

Baca: Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Kawal Pembangunan Proyek

Menanggapi keluhan DPT tersebut, Syarifudin mengaku KPU Kota Palembang telah mensahkan pada 25 Mei lalu daftar DPT wilayah Kota Palembang. Meskipun pada tuntutan ditemukan ada dua nama semuanya sudah diantisipasi oleh KPU.

"Untuk masalah DPT sudah kami lakukan pengecekan, bagi namanya yang terdaftar dua kali sudah kami arsir. Ingatlah kita ini kota, orietasi kita ke Kota. Semua yang ada di Kota sampaikan ke kota. Untuk suara DPT Kota Palembang sama dengan DPT untuk Pilgub," bebernya.

Lanjut Syarifudin, adanya gugatan pada sidang pleno tidak akan mengganggu jalannya sidang yang berlangsung mulai tanggal 4-6 Juli mendatang.

Baca: Tulisan Sang Anak di Kotak Korek Api Bikin Hati Bimbim Bagai Ditusuk, Putuskan Lepas Candu Rokok

"Meski banyak interupsi, kita tetap akan melakukan sidang pleno sampai selesai. Karena tanggal 6 semuanya harus sudah diumumkan. Kalau tidak, kami menyalahi aturan, tutup Ketua KPU Palembang tersebut. 

Penulis: Rangga Erfizal
Editor: Reigan Riangga
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved