Berita Palembang

PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Jegal Mantan Napi Koruptor Menjadi Anggota Legeslatif

PKPU ini menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Jegal Mantan Napi Koruptor Menjadi Anggota Legeslatif
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Komisioner KPU Provinsi Sumsel Divisi SDM dan Parmas A Naafi SH MKn

Laporan wartawan sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- KPU RI sebagai lembaga penyelenggara Pemilu sudah menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu 2019.

Seperti dilansir dari situs resmi KPU RI, www.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, Sabtu (30/6/2018).

PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Salah satu poin di PKPU itu mengatur mengenai larangan mantan koruptor maju sebagai caleg. Aturan itu tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,".

Ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.

Selain itu, KPU juga telah mempersiapkan pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, seperti formulir-formulir pencalonan dan daftar rumah sakit yang memenuhi syarat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemenuhan syarat calon.

Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Provinsi Sumsel Divisi SDM dan Parmas A Naafi SH MKn menyatakan pada prinsipnya KPU Provinsi dan Kabupaten/kota hanya melaksanakan regulasi.

"Orang mendaftar kan kita terima. Kita tidak tahu apakah dia mantan Napi dari Batam misalnya. Semua itu nanti pas pada verifikasi. Apabila ada keputusan hukum tetap atau putusan judicial review yang memperbolehkan mantan Napi diatas untuk mencalonkan diri akan kita patuhi," ungkap Naafi, Selasa (3/7/2018).

Naafi menjelaskan seperti halnya dalam PKPU 20/2018 diatur bahwa parpol yang mengajukan balon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 7 angka 1 huruf A sampai dengan T.

"Silahkan ini hak partai, tentu KPU dan jajarannya akan melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon 5 Juli sampai dengan 18 Juli mendatang. Bila ditemukan persyaratan yang tidak terpenuhi seperti mantan Napi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi atau tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang incract yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang incract atau syarat lain sesuai PKPU 20/2018 tentu akan diputuskan melalui pleno bahwa oknum yang bersangkutan tidak memenuhi syarat," terang Naafi.

Menurut alumni Fakultas Hukum Unsri ini, KPU akan mendapat informasi dan melaksanakan klarifikasi dari instansi yang berwenang bahwa oknum yang bersangkutan memang mantan Napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan atau mantan bandar narkoba.

"Begitu pula saat bakal calon perseorangan DPD mendaftar KPU fokus pada persyaratannya, yang lengkap tentu akan diberikan tanda terima (TT.Pd-DPD) sebelum dilaksanakan verifikasi.Yang melanggar persyaratan tentu diplenokan dan akan di TMS-kan," pungkasnya. (Abdul Hafiz)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved