Berita Musirawas

Refly Harun: Pelaku Politik Uang Harusnya Bisa Didiskualifikasi tanpa Harus Tunggu Proses Pengadilan

Direktur Executive Constitutional and Electoral Reform Centre dan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyatakan sampai

Refly Harun: Pelaku Politik Uang Harusnya Bisa Didiskualifikasi tanpa Harus Tunggu Proses Pengadilan
SRIPOKU.COM/AHMAD FAROZI
Refly Harun, Pakar Tata Negara. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Ahmad Farozi

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU-- Direktur Executive Constitutional and Electoral Reform Centre dan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyatakan sampai saat ini politik uang di Indonesia masih ada.

Menurutnya politik uang masih terjadi, antara lain karena tradisi kita dalam berpilkada dan berpemilu. Baik dari pasangan calon (paslon) maupun dari masyarakat.

Demikian dikatakan Refly Harun saat diwawancarai usai menjadi panelis pada debat publik II pasangan walikota dan wakil walikota yang digelar KPU Kota Lubuklinggau, di Gedung Bagas Raya Kota Lubuklinggau, Sabtu (23/6/2018).

"Persoalan yang kedua, lemahnya penegakan hukum, penegakan hukum tidak efektif. Sebagai contoh misalnya ada paslon di satu daerah yang jelas-jelas bagi-bagi uang, sudah diviralkan di medsos, tapi tidak ada langkah misalnya memproses secara cepat agar paslon tersebut bisa didiskualifikasi," kata Refly Harun.

"Nah ke depan, saya termasuk yang mengatakan harusnya mereka-mereka yang melakukan politik uang ini bisa didiskualifikasi tanpa harus menunggu proses pengadilan. Jadi cukup misalnya diskualifikasi dilakukan oleh panwaslu atau bawaslu melalui proses ajudikasi, proses pelaporan tentang terjadinya tindak pelanggaran," sambungnya.

Walaupun itu pelanggaran pidana, lanjut Refly Harun, tapi bisa diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu. Hanya masalahnya kata dia hukum kita tidak mengarah ke sana.

Hukum kita sengaja dibuat lemah, sehingga money politic tidak bisa diberikan sanksi yang efektif dan efisien sampai sekarang. Karena untuk memberikan sanksi politik uang, harus ada dulu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca:

Pamer Foto Masa Kecil, Netizen Dibuat Gagal Fokus Lihat Wajah El Rumi Mirip Gempita, Gemes!

Menjaga Kondisi Tetap Kondusif Saat Pilkada, Kapolresta Palembang Terapkan Sistem Pengamanan Ini

"Bisa dibayangkan kalau politik uang terjadi pada 27 Juni 2018 (pilkada), bagaimana kemudian kita melakukan proses pengadilan terlebih dahulu baru melakukan diskualifikasi, walaupun itu tetap bisa dilakukan," ujarnya.

Jadi, kata Refly Harun, perlu juga diingatkan kepada calon kalau mereka melakulan politik uang dan diproses dan terbukti mereka melakukan tindak pidana pemilu atau pilkada, maka kemudian tindak lanjut daripada keputusan yang berkekuatan hukum tetap membuat mereka bisa didiskualifikasi.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Farozi
Editor: pairat
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved