Lembaga Penyiaran Diminta tak Siarkan Langsung Persidangan Kasus Terorisme

“Bagaimana mengantisipasi supaya arah peliputan persidangan terorisme selama ini kan sudah keblabasan,” kata Mayong

Lembaga Penyiaran Diminta tak Siarkan Langsung Persidangan Kasus Terorisme
KOMPAS.com/NURSITA SARI
Terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman tiba di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi, Jumat (25/5/2018). Aman tampak dikawal polisi bersenjata laras panjang. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Lembaga-lembaga penyiaran diminta untuk tidak menyiarkan secara langsung proses persidangan di pengadilan, terutama terkait kasus terorisme.

Permintaan itu dikemukakan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Mayong Suryo Laksono.

Mayong Suryo Laksono mengemukan hal itu saat menjelaskan surat edaran yang dikeluarkan KPI kepada lembaga penyiaran mengenai aturan pemberitaan dan penyiaran proses persidangan.

“Bagaimana mengantisipasi supaya arah peliputan persidangan terorisme selama ini kan sudah keblabasan,” kata Mayong, Sabtu (9/6/2018).

Ia juga menyoroti pemberitaan kasus terorisme yang begitu masif di lembaga penyiaran.

Baca: Terancam Hukuman Mati, Surat Aman Abdurahman Ini Sungguh Menggetarkan, Ini Jihad Sesungguhnya!

Mayong mengatakan, ada kode etik tersendiri dalam melakukan penyiaran dalam persidangan.

“Sebab di dalam aturan persidangan tidak memungkinkan sebetulnya pengambilan gambar dan lain-lain, itu harus ada izin ketua majelis,” kata Mayong.

Selain itu, kata dia, banyak stasiun televisi tidak konsisten dalam menyiarkan program breaking news.

Mayong menjelaskan program breaking news seharusnya tak lebih dari semenit untuk menyampaikan informasi penting kepada kepada publik dan diperbarui perkembangannya pada jam-jam berikutnya.

“Pengertian breaking news seperti apa, Dewan Pers juga mempertanyakan mana mungkin breaking news bisa berjam-jam,” kata dia.

Baca: Begini Nasib Anak Teroris yang Selamat dari Bom Orangtuanya, Wali Kota Risma Sampai Nyerah Temui

KPI, kata Mayong, ingin memperkuat lembaga penyiaran supaya menaati regulasi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menghadirkan tontonan yang berkualitas.

“Saling memperkuat gitu lho, Mahkamah Agung memperkuat aturan itu sudah ada, KPI mengambil sikap ini lho kebebasan pers, tidak bebas serta merta tanpa batas, ada aturannya,” tutur dia.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan Jumat kemarin, KPI mengingatkan kepada lembaga penyiaran untuk pertama menjaga lembaga peradilan dan kelancaran proses persidangan.

Baca: Ini Besaran Jumlah Zakat Fitrah Berbentuk Beras dan Uang untuk Kota Palembang

Kedua, keamanan perangkat persidangan dan saksi. Serta ketiga meminimalisir potensi penyebaran ideologi terorisme dan penokohan teroris. (Penulis : Reza Jurnaliston)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPI: Siaran Persidangan Perkara Terorisme di Pengadilan Kebablasan"

Editor: Sudarwan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved