Pemilihan Walikota Palembang

Ketua KPU Palembang Sebut Pilkada Saat Ini Miliki Potensi Konflik Cukup Tinggi

Untuk itu para perserta PPK dan PPS se-Kota Palembang agar benar benar pahami dan tanyakan kalau memang belum mengerti

Ketua KPU Palembang Sebut Pilkada Saat Ini Miliki Potensi Konflik Cukup Tinggi
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ketua KPU Palembang Syarifudin 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua KPU Kota Palembang Syarifuddin menyebut pada Pilkada saat ini memiliki potensi konflik yang cukup tinggi.

Oleh karenanya perlu dukungan dan kerjasama dari Kejari Kota Palembang agar penyelenggara dapat menjalankan tugas dengan tenang dan nyaman.

"Untuk itu para perserta PPK dan PPS se-Kota Palembang agar benar benar pahami dan tanyakan kalau memang belum mengerti apa yang dijelaskan tentang pelajaran bantuan pendampingan hukum dari Kejari kota Palembang, menyangkut pelaksanaan pilkada nanti bukan tanggung jawab KPU kota sendiri melainkan tanggung jawab kita semua untuk berdemokrasi," ungkap Syarifuddin di sela rapat koordinasi KPU Kota Palembang, PPK, PPS Se-kota Palembang tentang Bantuan Pendampingan Hukum pada Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Palembang tahun 2018 di Hotel Horison Ultima Palembang, Rabu (30/5/2018).

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka Setelah Pilkada, Ini Posisi & Lulusan yang Paling Banyak Dicari

Rakor yang digelar Kejaksaan Negeri Kota Palembang diikuti sebanyak 150 orang peserta terdiri dari PPK dan PPS.

Ajun Jaksa Kejari Kota Palembang Dyah Rahmawati SH menyampaikan materi peran JPN dalam bimbingan tentang bantuan pendampingan hukum kepada penyelenggara Pilwako dan Pilwawako Palembang 2018 sebagai berikut.

Yakni pendampingan hukum berdasarkan UU RI No.12 Tahun 2016, dengan mengikuti tahapan yang ada, yakni Bawaslu/Panwaslu-Pengadilan Tata Usaha Negara-MK, bila ada gugatan ketidakpuasan dan pendampingan hukum yang diberikan pada saat permintaan pendapat atas permasalahan yang ada.

Baca: Ini Antisipasi Polri-TNI Apabila Pilkada Serentak di Palembang Chaos

Sementara itu Jaksa Muda Kejari Kota Palembang Ursula Dewi SH MH dalam penyampaian materinya berjudul "Mekanisme penanganan dan penyelesaian permasalahan Pilkada" mengatakan, selama ini permasalahan yang terjadi kebanyakan terjadi pada Pemilu pada saat pencoblosan pada tingkat PPS karena hal ini merupakan kunci perolehan suara.

Selain itu penggolongan tindak pidana, di antaranya menghilangkan hak untuk memberikan suara, mengintimidasi dan melaksanakan money politics.

"Undang-undang penanganan tindak pidana merupakan lex spesialis tidak berdasarkan KUHP, dalam waktu 3 hari sudah lengkap untuk disidangkan," jelasnya.

Baca: 2 Tewas dan 2 Hilang, Ini Data Lengkap Korban Kecelakaan Speedboat di Sungai Musi

Baca: Mencekam! Kisah Edi Sucipto, Korban Kecelakaan Speedboat Selamatkan 2 Anak dan Istrinya

Baca: BREAKING NEWS : Terjadi Kecelakaan Speedboat di Sungai Musi, Ini Videonya

Baca: Puluhan Korban Tabrakan Speedboat Sempat Terbawa Arus Sungai Musi Sejauh Ratusan Meter

Baca: Arus Air Sungai Musi Sangat Deras, Basarnas Kesulitan Cari Korban Kecelakaan Speedboat

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved