Piilkada

Mencari Perempuan dalam Visi-Misi Cagub Sumsel

Sebelum peringatan Hari Kartini --21 April 2018 lalu, pada 22 Maret 2018 saya mengikuti workshop dengan tema Membedah Visi Misi Cagub dan Wagub Sumsel

Mencari Perempuan dalam Visi-Misi Cagub Sumsel
ist
Maspril Aries

Kedua, mungkin juga para calon gubernur mengganggap tidak ada pengaruh signifikan antara jenis kelamin seorang pemilih dengan pilihan politik seseorang. Berarti mereka para calon mengabaikan terhadap pemilih perempuan yang jumlahnya cukup signifikan.
Berdasarkan data yang dilansir KPU Sumsel jumlah daftar pemilih sementara (DPS) berjumlah 5.713.765 pemilih yang terdiri dari
2.841.042 orang pemilih perempuan dan 2.872.723 orang pemilih laki-laki.

Jika visi-misi dan program pasangan calon dibuat sesuai dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 harus mengacu pada RPJP Provinsi Sumsel 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No.17 Tahun 2007, para nara sumber pada workshop sepakat bahwa dokumen yang diserahkan ke KPU tidak seutuhnya mengacu pada RPJP Sumsel.

Terkait program perempuan dan anak dalam RJPP Sumsel menyebutkan, "Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diper-
lukan karena kualitas kehidupan perempuan akan mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan kehidupan sumberdaya manusia."

Kemudian penjabaran program perempuan dalam RJPP tersebut tertuang dalam tujuh paragraf.

Dalam butir 11 tentang perempuan dan anak dari RJPP Sumsel 2005-2025 menyebutkan, "Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan akan mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan sumberdaya manusia."

Pada paragraf lain dari RJPP Sumsel menyebutkan, "Peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan masih tertinggal dibandingkan laki-laki, karena pemahaman masyarakat dan program pembangunan yang kurang peka terhadap gender."

Ketika acuan RJPP tersebut tertuang dalam visi-misi dan program pasangan calon gubernur-wakil gubernur Sumsel,ternyata hanya tertulis dalam dua kata "perempuan".

Apakah ini sebagai bentuk penyederhanaan program terhadap perempuan. Atau memang program terkait dengan perempuan tidak diperlukan?

Negeri ini, pasca reformasi telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas (2000-2004) yang secara eksplisit menjelaskan tentang tujuan pembangunan yang harus juga mengarah pada pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Itu berarti, setiap kebijakan pembangunan Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel mendatang harus dikembangkan secara responsif gender. 

Strategi yang dikembangkan dalam setiap kebijakannya adalah dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan lima tahun ke depan.

PUG telah diatur dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Inpres tersebut menyebutkan bahwa seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah non departemen/ kementerian dan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Selain itu pilkada sebagai manisfestasi demokrasi di tingkat lokal dapat menjadi salah satu media penyadaran bahwa persoalan perempuan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk diatasi melalui program pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan.

Editor: Salman Rasyidin
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved